INIBERITA.id, BANJARMASIN- Rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kota Banjarmasin mendapat sorotan serius, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin. Hal itu menyusul adanya penolakan dari sebagian masyarakat setempat yang menolak lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut.
Anggota DPRD Banjarmasin menilai penolakan warga harus menjadi perhatian pemerintah, meskipun di sisi lain kota ini sedang berada dalam kondisi darurat sampah. Selama ini, volume sampah yang dihasilkan masyarakat kian meningkat, sementara kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah sangat terbatas. Karena itu, pembangunan TPS3R dianggap menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan penanganan sampah.
“Dewan sudah mendengar adanya penolakan dari masyarakat terkait rencana pembangunan TPS3R. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Warga perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai fungsi dan manfaat TPS3R agar tidak ada lagi kesalahpahaman,” tegas Wakil ketua DPRD Banjarmasin M Isnaini, kepada wartawan. Minggu (24/8/2025) lalu.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, persoalan utama yang memicu penolakan biasanya berawal dari anggapan keliru masyarakat. Banyak yang menilai TPS3R sama seperti tempat pembuangan sampah biasa, sehingga akan menimbulkan bau, kotor, dan mengganggu lingkungan. Padahal, TPS3R dibangun dengan standar khusus dan berbeda jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Di TPS3R, sampah tidak hanya ditumpuk, tetapi dikelola melalui konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Artinya, sampah dipilah, diolah, dan sebagiannya bisa dimanfaatkan kembali. Dengan cara ini, volume sampah yang masuk ke TPA akan berkurang drastis. Selain itu, keberadaan TPS3R juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna.
“Stigma negatif inilah yang perlu diubah. Masyarakat harus tahu bahwa TPS3R bukanlah tempat pembuangan sampah sembarangan, melainkan tempat pengolahan yang lebih modern dan ramah lingkungan. DLH harus gencar melakukan sosialisasi sehingga warga tidak lagi menilai sebelah mata,” tambahnya.
DPRD juga mencontohkan beberapa program pemerintah sebelumnya yang pada awalnya ditolak masyarakat, namun setelah dilakukan pendekatan dan sosialisasi akhirnya diterima. Hal serupa diharapkan dapat terjadi pada rencana pembangunan TPS3R.
“Kuncinya adalah komunikasi yang baik. Pemerintah, DLH, hingga tokoh masyarakat harus duduk bersama untuk memberikan penjelasan. Jika warga sudah memahami manfaatnya, pola pikir akan berubah. Dari yang awalnya menolak, bisa berbalik mendukung,” kata Isnaini panggilannya.
Isnaini mengungkapkan, dalam jangka panjang, DPRD menilai keberadaan TPS3R justru akan membantu menjaga kualitas lingkungan hidup di Banjarmasin. Dengan meningkatnya produksi sampah setiap hari, tanpa pengelolaan yang tepat, kota ini akan menghadapi persoalan lingkungan yang semakin rumit.
Oleh karena itu, DPRD mendesak agar Pemko Banjarmasin melalui DLH tidak hanya fokus pada pembangunan fisik TPS3R, tetapi juga pada pendekatan sosial dan komunikasi publik.
“Dengan sosialisasi maksimal dan melibatkan warga, maka pembangunan TPS3R diharapkan dapat berjalan lancar dan diterima oleh masyarakat,”ungkapnya.(benk/iniberita).
