INIBERITA.id, BATOLA- Dalam rangka menekan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Sosial bersinergi dengan Tim Penggerak PKK Prov Kalsel melakukan penyerahan secara simbolis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (20/9/23)
Penyerahan dilakukan langsung Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah Sahbirin Noor, di dampingi Pj Bupati Batola beserta Pj Ketua TP PKK Batola dan turut hadir Sandi Fitrian Noor, putra Gubernur Paman Birin.
Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah atau biasa disapa Acil Odah mengatakan, program bantuan RS-RTLH ini, merupakan keberhasilan dari sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta seluruh elemen pendukung termasuk TP PKK dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
“Alhamdulillah, terimakasih kepada semua pihak yang bersinergi, usaha kita selama ini membuahkan hasil dan di Sungai Lumbah ini bisa dibangun 8 unit, Masya Allah. Tidak hanya rumah, isi dan perabotnya juga ada bahkan sembakonya, ulun sungguh sangat bersyukur, mudah-mudahan berkah dan semoga tidak 8 KPM ini saja, harus ada lagi KPM di Desa Sungai Lumbah ini kedepannya, Aamiin,” kata Acil Odah.
Acil Odah menambahkan, dengan adanya bantuan RS-RTLH ini bisa meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan keluarga KPM.
“Tentu saja harapannya kualitas kehidupan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan bisa meningkat, intinya seluruh aspek dikehidupan dari KPM bisa meningkat,”tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel Muhammadun, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Gusnanda Effendi mengungkapkan, Dibawah kepemimpinan Gubernur Kalsel Paman Birin, Kalsel berhasil menurunkan angka kemiskinan paling signifikan, menduduki nomor 2 paling rendah angka kemiskinannya se Indonesia, setelah Provinsi Bali. Kemudian, di tahun 2023 ini pihaknya memberikan fokus khusus untuk Kabupaten Barito Kuala dengan memberikan tambahan bantuan rumah.
“Disamping yang kita kerjakan di seluruh Kabupaten/Kota, kita juga menambahkan bantuan RS-RTLH di Kab Batola sebanyak 8 buah rumah karena tingkat kemiskinan ekstrim lumayan tinggi,”ungkap Gusnanda.
Dijelaskan Gusnanda, bantuan tambahan 8 rumah tersebut juga termasuk dengan peralatan rumah tangga seperti karpet plastik, kasur, rak piring, gorden, sprei, bantal, guling, sapu, serok, bak sampah, ember dan gayung. Sehingga masyarakat yang menempati rumah tersebut sudah benar-benar siap huni.
“Selain pemberian bantuan rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni, kita juga diberikan bantuan sembako kepada 22 keluarga di Kab Batola selama satu tahun serta kita berikan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) kepada 10 orang,”jelasnya.
Lanjutnya, Kabupaten lainnya pun sebenarnya turut masuk dalam angka kemiskinan ekstrem, seperti Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), akan tetapi karena kemampuan anggaran yang terbatas, sehingga Pemprov Kalsel melihat angka yang paling tinggi yaitu Batola.
“Dari hasil rilis kemarin oleh BKKBN, Provinsi Kalsel menempai nomor dua paling rendah tingkat kemiskinan ekstrem setelah Provinsi Bali, akan tetapi kita tidak boleh terlena dan tetap harus memberikan bantuan dalam rangka untuk menambah pendapatan keluarga dan mengurangi pengeluaran,”ujarnya.
Sementara itu, Istiyana perwakilan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengungkapkan, dirinya merasa senang dan bersyukur keluarganya menjadi salahsatu KPM.
“Alhamdulillah, rumah kami sekarang menjadi layak huni, bahkan perabotan rumah tangga hingga sembako kami dibantu, terimakasih Paman Birin, Acil Odah, Dinas Sosial bahkan Bapak Bupati, keluarga kami sangat bersyukur,”ungkap Istiyana.
Untuk diketahui, pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Selatan dari hasil rilis yang disampaikan oleh BKKBN merupakan salah satu Provinsi yang termasuk kemiskinan ekstrimnya masih ada, terutama di Kabupaten Batola. Oleh karenanya, Pemprov Kalsel fokus untuk menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai macam pemberian bantuan kepada masyarakat. (adpim/iniberita).
