INIBERITA.id, BANJARMASIN- Merosotnya kinerja sejumlah lurah yang jarang turun ke kantor, dinilai berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Padahal, aparat kelurahan adalah ujung tombak birokrasi paling bawah, seharusnya memberikan pelayanan prima tanpa hambatan.
Kondisi semakin memprihatinkan, ketika muncul laporan adanya oknum kelurahan yang diduga menarik biaya jasa pelayanan tanpa dasar hukum, praktik dugaan pungutan liar (pungli) benar akan mencoreng nama baik Pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin, dugaan pungli ini bahkan disebut telah meresahkan masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Noorlatifah dari Fraksi Partai Golkar, angkat bicara dan menegaskan, bahwa Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, harus turun tangan secara langsung untuk menindak, para oknum yang melakukan pungutan ilegal maupun lurah yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
“Ini tidak boleh dibiarkan, ketika pelayanan di tingkat kelurahan menurun dan bahkan ada penarikan biaya tanpa dasar hukum, itu sudah jelas pungli. Pimpinan harus mengambil tindakan tegas,”tegasnya, kepada media iniberita.id. Minggu(30/11/2025).
Lala panggilan akrabnya juga mengingatkan, bahwa kelalaian dan tindakan oknum tersebut, berpotensi mencoreng slogan Banjarmasin Maju Sejahtera. Menurutnya, pelayanan dasar kepada masyarakat adalah wajah utama pemerintah kota, sehingga setiap bentuk penyimpangan, harus segera dihentikan sebelum berdampak lebih luas.
“Saya berharap evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap jajaran kelurahan demi memastikan pelayanan publik kembali berjalan optimal dan bebas praktik pungli yang merugikan masyarakat,”ungkapnya.(benk/iniberita).
