INIBERITA.id, JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5/2026), sebagai langkah serius memperkuat pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman fenomena “Godzilla El Nino” yang diperkirakan berdampak hingga akhir tahun 2026.
Kunjungan tersebut turut didampingi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, guna memastikan langkah mitigasi di banua, tidak berjalan lambat maupun sekadar formalitas. Komisi I menilai ancaman El Nino ekstrem harus direspons dengan kebijakan cepat, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan birokrasi hingga level teknis.
Dalam pertemuan itu, Komisi I DPRD Kalsel menyoroti pentingnya kesiapan tata kelola pemerintahan, dalam menghadapi potensi krisis akibat Godzilla El Nino, mulai dari ancaman kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga terganggunya pelayanan publik.
Sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi pemerintahan, hukum dan ketertiban, Komisi I menegaskan, bahwa penanganan El Nino, bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata, melainkan menyangkut kesiapan seluruh SKPD dalam menjalankan langkah mitigasi dan perlindungan masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Ilham Nor mengungkapkan, pihaknya menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan pola penanganan yang terstruktur, melalui penerbitan instruksi khusus Sekretaris Daerah kepada seluruh SKPD agar melakukan kesiapsiagaan sejak dini di masing-masing sektor.
“Jakarta ini membuat suatu instruksi khusus yang dikeluarkan oleh sekretaris daerah dan langsung ditujukan kepada seluruh SKPD. Sehingga mulai bulan ini seluruh SKPD sudah siaga terkait penanganan El Nino di tempatnya masing-masing,” ujar Ilham.
Selain itu, Ilham menyebut BPBD DKI Jakarta juga memaparkan kerja sama strategis bersama BNPB dan BMKG melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Program tersebut dinilai mampu menjadi salah satu instrumen pengendalian risiko akibat dampak El Nino ekstrem.
“Hal-hal seperti ini nanti akan kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan berkolaborasi dengan BPBD Kalsel untuk menyampaikan kepada Pak Gubernur agar dilakukan langkah-langkah teknis lainnya dalam penanganan dampak El Nino di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Kalsel sepakat bahwa keterlambatan pengambilan kebijakan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, stabilitas lingkungan, kesehatan publik, hingga aktivitas ekonomi warga banua, terutama di wilayah rawan karhutla dan kekeringan.
Karena itu, penguatan koordinasi pemerintahan, kesiapsiagaan birokrasi, serta langkah mitigasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari ancaman dampak El Nino yang lebih luas. (sop/iniberita).
