INIBERITA.id, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus memperkuat pendidikan antikorupsi sejak dini.
Gubernur Kalsel H Muhidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, mengikuti secara daring Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK), dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (11/5/2026).
Kegiatan diawali dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang ditandai dengan penyerahan simbolis kepada perwakilan pemerintah daerah. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Peluncuran berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.
Mewakili Gubernur H Muhidin, Dinansyah menegaskan dukungan penuh Pemprov Kalsel terhadap implementasi pendidikan antikorupsi sebagai langkah strategis membangun karakter generasi muda yang berintegritas dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Pemprov Kalsel mendukung penuh peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi ini sebagai upaya memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak dan generasi muda agar terhindar dari praktik KKN,” ujar Dinansyah.
Usai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan Rakor Pengendalian Inflasi yang rutin dilaksanakan setiap pekan guna memantau perkembangan inflasi, Indeks Perkembangan Harga (IPH), serta komoditas penyumbang inflasi di daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam rakor, IPH Provinsi Kalsel pada minggu pertama Mei 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar minus 0,83 persen.
Dinansyah yang didampingi Pelaksana Harian Kepala BPS Kalsel Ahmad Muzakkir menyebut kondisi harga kebutuhan pokok di Kalsel secara umum masih stabil dan terkendali.
“Pada minggu pertama Mei 2026, IPH di Kalsel cenderung stabil dan tidak ada kenaikan harga barang yang signifikan. Kalaupun ada kenaikan di beberapa komoditas, harganya masih terkendali dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” jelasnya.
Ia menyebutkan, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya beras medium dan minyak goreng yang terjadi di Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu.
Sementara itu, berdasarkan data BPS Kalsel, inflasi year on year (y-on-y) pada April 2026 tercatat sebesar 3,67 persen yang dipengaruhi kenaikan harga pada sepuluh kelompok pengeluaran.
Sedangkan inflasi month to month (m-to-m) April 2026 terhadap Maret 2026 mengalami deflasi sebesar minus 0,04 persen. Adapun inflasi year to date (y-to-d) hingga April 2026 tercatat sebesar 1,52 persen.
Sebelumnya, dalam Rakor Lintas SKPD lingkup Pemprov Kalsel pada Kamis (7/5/2026), Gubernur H Muhidin juga telah memberikan arahan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel agar terus melakukan pemantauan dan pengendalian harga komoditas di daerah serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada gubernur.
Rakor pengendalian inflasi tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalsel. (adv/iniberita).
