INIBERITA.id, JAKARTA- Jajaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Kartoyo SM. mendatangi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), guna perdalam informasi soal pemekaran wilayah yang ada di Provinsi Kalsel.
Diketahui sebelumnya, ada dua wacana pemekaran kabupaten atau Daerah Otonom Baru (DOB) di Kalsel. Pertama Tanah Kambatang Lima di Kabupaten Kotabaru dan Gambut Raya yang ada di Kabupaten Banjar, sekarang ini tengah disuarakan oleh masyarakat.
Dari desakan suara masyarakat inilah ujar H Kartoyo, mereka membuuat pihaklnya bertandang di Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri RI, pada Jumat (14/2/2025) pagi.
Melalui proses diskusi bersama, Kepala Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II Agus Salim didapatkan informasi, bahwa status pengusulan DOB tersebut berstatus moratorium.
Moratorium ini, dalam konteks pemekaran wilayah, berarti penundaan atau penghentian sementara kebijakan pembentukan daerah otonom baru, artinya selama moratorium berlangsung, usulan pemekaran tidak akan diproses, hingga ada keputusan resmi untuk mencabut kebijakan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, H Kartoyo menyampaikan, bahwa pihaknya memahami kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat. Namun, ia juga menegaskan, bahwa desakan masyarakat terkait pemekaran Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya, harus tetap diperjuangkan.
“Kami tentu menghormati kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium, tetapi aspirasi masyarakat harus tetap kami kawal. Harapan kami, ada solusi terbaik bagi daerah yang ingin berkembang,”ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu.Pada prinsipnya, tegas H Kartoyo DPRD Provinsi Kalsel akan mendukung apapun yang terbaik bagi masyarakat “Banua,” jika memang pemekaran ini, merupakan solusi dari banyak persoalan, maka patut untuk didukung.
“Kita ketahui bahwa tujuan dari dimekarkan wilayah itu, ialah setidaknya agar mempermudah pelayanan publik, efisiensi serta efektifitas pemerintahan, pemerataan pembangunan dan infrastruktur dan lain sebagainya,”tegas H Kartoyo.(sop/iniberita).