INIBERITA.id, BOGOR – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2025, sekaligus menegaskan strategi besar untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan pada 2026.
Presiden menekankan pentingnya kemandirian nasional, kepercayaan pada kekuatan sendiri, serta kesiapsiagaan negara dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
“Dunia saat ini berada dalam kondisi nyata, bukan ideal. Kekuatan masih menjadi faktor penentu dalam hubungan internasional,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menegaskan, Indonesia tidak menginginkan perang, namun harus selalu siap sebagai langkah pencegahan demi menjaga keselamatan bangsa dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden juga mengingatkan sejarah panjang penjajahan yang dipicu kekayaan sumber daya alam Nusantara. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi pelajaran penting agar Indonesia tetap waspada, berdaulat, dan tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang ramah namun berdaulat penuh.
Di sela kegiatan, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan seluruh arahan Presiden RI.
“Alhamdulillah, hari ini kami mengikuti Rakornas bersama Presiden Prabowo.
Program-program prioritas yang disampaikan siap kami laksanakan. Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat sinergi, serta mempercepat pembangunan daerah agar sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” tegas Muhidin.
Senada, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menegaskan kesiapan jajaran Pemprov Kalsel untuk mengawal dan merealisasikan kebijakan nasional hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
“Kami di Pemerintah Provinsi Kalsel, di bawah kepemimpinan Gubernur H. Muhidin, siap melaksanakan seluruh arahan Presiden Prabowo. Kami akan terus bekerja bersama pemerintah kabupaten/kota, merangkul semua pihak, mengabdi untuk Banua Kalsel dan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Hasnuryadi.
Rakornas 2026 ini terbagi dalam tiga sesi utama. Sesi pertama membahas Program Strategis Presiden di bidang kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi/Kepala BKPM, serta Menteri ESDM. Fokus utama diarahkan pada penguatan ekonomi nasional, peningkatan investasi terintegrasi, dan optimalisasi potensi energi serta sumber daya alam.
Sesi kedua mengulas Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Swasembada Pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis. Para menteri terkait menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara sesi ketiga menyoroti peran Polri, TNI, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam mengawal Program Strategis Presiden, dengan penekanan pada pentingnya pengawasan, penegakan hukum, dan stabilitas keamanan guna menjamin keberhasilan program pemerintah.
Rakornas ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sekitar 4.500 peserta, terdiri dari pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda se-Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta para Kepala BPS tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Dalam kesempatan tersebut juga diputar video Indonesia Berdikari yang menggambarkan rangkaian kebijakan, capaian, serta arah strategis nasional dalam mendukung program prioritas pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
Rakornas ini menjadi bagian dari upaya Kemendagri untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan seluruh pemangku kepentingan bergerak seirama dalam mengimplementasikan program prioritas Presiden. (adp/iniberita).
