INIBERITA.id, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fahruri, didampingi Wakil Ketua DPRD Mathari SAg, Muhammad Isnaini dan Harry Wijaya. Hadir mewakili TAPD Edy Wibowo selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD).
Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR telah, menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD yang dibacakan Wakil Wali Kota Hj Ananda.
Dalam laporan tersebut terungkap, bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 berhasil melampaui target, dengan capaian di atas Rp2 triliun. Namun, capaian tersebut dibarengi, dengan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp500 miliar.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fahruri, mengapresiasi keberhasilan pemerintah kota meningkatkan pendapatan. Meski demikian, ia menilai besarnya SILPA menjadi indikator, bahwa penyerapan anggaran masih belum berjalan optimal.
“PAD yang melampaui target tentu patut diapresiasi. Namun, tingginya SILPA menunjukkan masih ada program dan kegiatan yang belum terserap secara maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.
Rikval menegaskan, DPRD akan terus mendorong agar perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan ke depan, dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Mathari. Menurutnya, optimalisasi belanja daerah menjadi kunci, agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap belanja daerah pada tahun 2026 dapat dimaksimalkan sehingga tidak lagi menyisakan SILPA dalam jumlah besar. Anggaran yang tersedia harus benar-benar mampu menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo menyatakan, pihaknya akan menjadikan berbagai masukan dan catatan DPRD, sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian kami. Ke depan, kami akan memperbaiki kualitas perencanaan serta mempercepat pelaksanaan program agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal,” ungkapnya.
(benk/iniberita)
