INIBERITA.id, BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mematangkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan menitikberatkan pada sektor kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (21/4/2026), sejumlah isu strategis mengemuka dan menjadi perhatian serius. Pembahasan dilakukan secara komprehensif guna menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Banua.
Ketua Pansus IV, Jihan Hanifha, S.H., menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas utama dalam evaluasi LKPj kali ini. Ia menilai, hingga saat ini masih diperlukan langkah-langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan agar berbagai program pemerintah benar-benar menyasar kelompok masyarakat paling rentan.
“Penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor serta koordinasi yang kuat antar perangkat daerah agar kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran,” tegas Jihan.
Menurutnya, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada integrasi data, ketepatan sasaran bantuan, serta kesinambungan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Selain fokus pada isu kemiskinan, Pansus IV juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya melalui program sekolah rakyat. Jihan mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Ia menilai, program sekolah rakyat tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Sekolah rakyat merupakan langkah yang sangat baik karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan. Program ini harus terus didorong dan dikembangkan agar manfaatnya semakin luas dirasakan,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut turut menghadirkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, tenaga ahli Pansus IV DPRD Kalsel juga dilibatkan untuk memperkuat analisis dan perumusan rekomendasi.
Melalui pembahasan yang intensif ini, Pansus IV berharap rekomendasi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi acuan perbaikan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Selatan. (sop/iniberita)
