INIBERITA.id, BANJARBARU – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional melalui penguatan sektor pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah program revitalisasi fisik satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, saat meresmikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMA Al Islam Nurul Maad, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang layak serta sistem pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Pada tahun 2025, pemerintah secara nasional telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk program revitalisasi dan pembangunan sekolah baru di 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Saat ini lebih dari 90 persen proyek revitalisasi tersebut telah selesai dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kami berharap seluruhnya dapat rampung 100 persen pada akhir Januari ini,” ujar Mu’ti.
Ia menjelaskan, sejumlah proyek revitalisasi yang belum selesai sepenuhnya disebabkan oleh kendala teknis di lapangan. Faktor cuaca ekstrem serta kondisi geografis menjadi tantangan utama, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan pegunungan.
“Ada dua faktor utama penyebab keterlambatan. Pertama, cuaca yang kurang mendukung sehingga menghambat proses pembangunan. Kedua, kondisi medan dan jarak yang sulit, karena beberapa sekolah berada di daerah pegunungan sehingga distribusi material tidak semudah di wilayah perkotaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 untuk melanjutkan program revitalisasi terhadap sekitar 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan penambahan minimal 60.000 satuan pendidikan penerima program revitalisasi.
“Dengan target tersebut, pada tahun 2026 sedikitnya sekitar 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia akan menerima dukungan program revitalisasi. Prioritas utama akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang terdampak bencana serta memiliki kondisi fisik rusak berat dan membutuhkan penanganan segera,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyambut positif program revitalisasi yang digulirkan Kemendikdasmen. Ia menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun basis data komprehensif mengenai kondisi infrastruktur sekolah di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Data tersebut disiapkan sebagai dasar pengusulan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan kepada pemerintah pusat. Untuk tahun 2025, tercatat ratusan sekolah di Kalimantan Selatan telah menerima bantuan dana revitalisasi, meliputi 26 PAUD, 86 SD, 78 SMP, 29 SMA, 25 SMK, dan 6 SLB, dengan total anggaran tahap awal mencapai sekitar Rp232,9 miliar.
“Saat ini Disdikbud Kalsel telah menyusun database kondisi infrastruktur sekolah di 13 kabupaten/kota. Idealnya, untuk menjadikan kondisi fisik sekolah benar-benar layak menunjang proses pembelajaran, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun. Karena itu, kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tentu sangat terbantu, karena memajukan pendidikan di Banua tidak bisa dilakukan sendiri,” ujar Tantri.
Untuk tahun 2026, Tantri menambahkan bahwa pihaknya kembali mengajukan usulan bantuan revitalisasi, khususnya bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
“Usulan sudah kami sampaikan, karena masih terdapat beberapa sekolah yang terdampak banjir. Sesuai arahan Bapak Menteri, sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 926 sekolah di Kalimantan Selatan tercatat mengalami kerusakan akibat banjir, dengan estimasi kebutuhan anggaran awal mencapai Rp319 miliar. Disdikbud Kalsel akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan setelah kondisi pascabanjir memungkinkan, guna memastikan tingkat kerusakan serta menentukan skala prioritas penanganan.
“Setelah banjir surut, kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek tingkat kerusakan. Dari hasil verifikasi tersebut, akan ditetapkan skala prioritas sesuai kebutuhan dan tingkat kerusakan masing-masing sekolah,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan agar layanan pendidikan di Banua dapat terus berjalan optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.(adv/iniberita).
