INIBERITA.id, BANJARMASIN – Menjelang tutup tahun anggaran, kinerja pembangunan infrastruktur Kota Banjarmasin kembali menjadi sorotan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin mengungkapkan, bahwa progres fisik pembangunan baru menyentuh kisaran 55 persen, sementara realisasi keuangan bahkan tertinggal jauh di angka 25 persen.
Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Banjarmasin Kartika Estaurina, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Banjarmasin, Kamis (6/11/2025).
Kartika menyebut, dari sekitar 190 paket pekerjaan fisik yang dikerjakan tahun ini, mulai dari pembangunan jembatan, peningkatan jalan hingga proyek lanjutan, masih banyak yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Kemajuan fisik sudah di angka 50 – 55 persen, tapi serapan keuangan baru 20–25 persen. Banyak pekerjaan yang sudah hampir selesai namun belum ditagihkan atau masih menunggu proses administrasi,” ujarnya.
Dijelaskannya, salah satu paket besar yang dianggap paling krusial adalah pembangunan Jembatan Cemara Ujung Sungai Andai yang progresnya baru 40 persen. Pekerjaan masih terfokus pada pemasangan pilon dan perkuatan struktur.
“Tahun ini kami hanya mampu mengalokasikan Rp2,4 miliar, sementara kebutuhan total penyelesaian jembatan diperkirakan mencapai Rp15 miliar,” jelas Kartika. Kondisi tersebut membuat proyek ini rentan kembali bergeser ke tahun berikutnya.
Sementara itu, pembangunan Trotoar Lambung Mangkurat yang kini mencapai 50 persen juga terhambat, berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari cuaca hingga akses yang sempit. Pihak PUPR mengaku sudah menginstruksikan kontraktor untuk menambah tenaga dan memperpanjang jam kerja.
Pihaknya minta pekerjaan dibagi per segmen dan jam kerja dipanjangkan hingga malam. Target tetap minggu keempat Desember, Kartika menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan cuaca dijadikan alasan mandeknya pekerjaan. Seluruh kontraktor diminta mempertahankan tempo dan tetap menjaga kualitas.
“Cuaca memang tantangan, tapi bukan alasan untuk berhenti. Semua pihak harus bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas,”tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin HM Ridho, secara tegas meminta Dinas PUPR mempercepat seluruh pekerjaan. Ia menilai realisasi 55 persen menjelang akhir tahun, berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama risiko keterlambatan berantai pada proyek-proyek strategis.
Komisi III memastikan akan memperketat fungsi pengawasan, terutama terhadap paket yang progresnya jauh di bawah target. Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan, Dinas PUPR dituntut bekerja ekstra agar seluruh proyek dapat dituntaskan tepat waktu dan tidak kembali meninggalkan pekerjaan lanjutan di tahun berikutnya.
“Komisi III tetap mendukung percepatan, tapi kami berharap tidak ada paket yang mangkrak. Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaksana proyek harus diperkuat, karena masyarakat menunggu hasilnya,” tegas politisi Partai Golkar tersebut. (benk/iniberita).
