INIBERITA.id, BANJARMASIN – Suasana lobi Balai kota Banjarmasin, seketika memanas usai kelompok massa dari Ikatan Pemuda Peduli Integritas (IPPI) yang tergabung dalam Forum Peduli Banua (Forpeban) kalsel yang dimana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah kota. Senin (7/7/2025).
Sekretaris Daerah kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman yang hadir juga mencoba mendengarkan dan membuka ruang dialog bersama kepada demonstan. Menurut ikhsan, kritik dan masyarakat adalah hal yang penting dalam pemangunan.
“Hal ini bentuk nyata kemitraan, aspirasi dari masyarakat. Khususnya yang tergabung dalam IPPI ini adalah bahan evaluasi penting bagi kami,” jelas Ikhsan saat berhadapan dengan peserta aksi.
Aksi tersebut menyoroti 2 isu utama. Dalam ketidaksesuaian sejumlah pejabat dalam struktur birokrasi dan permintaan evaluasi jabatan eselon II. Terkait dalam hal ini, Ikhsan mengakui bahwa Wali Kota Banjarmasin saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat, terkhususnya dengan kepala dinas.
“Apa yang disampaikan tadi saya tangkap semua. Saya akan menyampaikan hal ini kepada Walikota Banjarmasin. Saat ini dilakukan sesuai regulasi, termasuk jika ada pergantian sebelum masa 6 bulan, yang dimana harus mendapatkan izin dari kementrian,” jelas Ikhsan.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot tidak akan gegabah dalam mengambil langkah tanpa ada dasar yang kuat. Akan tetapi, pihaknya tetap akan membukakan ruang untuk masukan publik demi memperbaiki sistem kerja internal.
“Apabila menemukan bukti-bukti yang kuat, maka pencopotan ini bisa aja di lakukan. Tetapi, jika pejabat ini terbukti tepat dalam menjalankan tugasnya, tentu hal ini akan tetap dipertahankan,” jelasnya lagi.
Aksi ini dipimpin oleh Din Jaya selaku Ketua Forpeban yang menyoroti soal transparansi dan sebagai efektivitas birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin.
Ketua Forpeban Din jaya mengatakan bahwa aksi ini dilakukan bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan demi untuk mendukung pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja untuk masyarakat.
“Kita ingin Pemkot tidak hanya hadir sebagai penguasa kebijakan, tetapi juga sebagai pendengar aspirasi untuk warganya atau masyarakat,”katanya
Aksi tersebut menjadi bukti bahwa dengan komunikasi 2 arah antara pemerintah dan masyarakat masih hidup di kota Banjarmasin.(silvi/iniberita).
