INIBERITA.id, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menegaskan, pentingnya percepatan penyerapan anggaran serta keselarasan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rapat koordinasi yang digelar di Banjarmasin, Kamis (12/2/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan dana transfer dari pemerintah pusat melalui APBN dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, termasuk seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
“Hari ini kita melaksanakan rapat percepatan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah. Kita ingin memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak terjadi keterlambatan atau bahkan tidak terserap,” tegas H Muhidin.
Ia menekankan, keterlambatan serapan anggaran bukan hanya berdampak pada terhambatnya pembangunan, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas program prioritas yang telah dirancang pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, penggunaan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan selaras antara perencanaan serta pelaksanaan. Sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan dalam pembiayaan.
“Jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya menggunakan APBN tetapi justru dibebankan ke APBD, atau sebaliknya. Semua harus jelas dan selaras, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan seluruh perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan mempercepat realisasi anggaran. Komitmen itu menjadi pengikat moral dan administratif agar setiap satuan kerja bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program yang telah dialokasikan.
Gubernur H. Muhidin menegaskan, dana APBN yang disalurkan ke daerah merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola secara profesional, transparan, serta akuntabel.
“Dana dari APBN ini adalah amanah. Kita harus memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.(adv/iniberita).
