INIBERITA.id, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, membuka ruang dialog langsung bersama para bupati dan wali kota se-Kalsel untuk membedah berbagai persoalan krusial daerah, mulai dari banjir, sampah, hingga infrastruktur jalan.
Dialog tersebut berlangsung dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2026, Selasa (7/4/2026), di Aula DR KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Dalam forum itu, kepala daerah menyampaikan langsung keluhan dan usulan strategis. Bupati Hulu Sungai Utara, Syahrujani, mengawali diskusi dengan persoalan banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Balangan yang kerap berdampak ke daerahnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyoroti keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai persoalan serius dalam penanganan sampah di ibu kota provinsi.
Keluhan lain datang dari Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, yang meminta dukungan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan penghubung menuju Margasari, Kabupaten Tapin, guna memperlancar konektivitas wilayah.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah memprioritaskan pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk di Kabupaten Balangan, sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir.
“Sodetan ini dirancang untuk mengurangi debit luapan air dengan mengalirkannya ke Sungai Barito. Proyek ini juga akan dikoordinasikan secara intensif bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan III,” jelasnya.
Terkait persoalan sampah di Banjarmasin, Muhidin mendorong adanya sinergi antar daerah. Ia menyarankan Pemerintah Kota Banjarmasin menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten sekitar, seperti Barito Kuala dan Banjar, untuk penyediaan lahan TPA melalui skema saling menguntungkan.
Adapun usulan peningkatan infrastruktur jalan, baik dari Barito Kuala maupun daerah lainnya, diminta untuk segera dituangkan dalam proposal resmi ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita akan bantu fasilitasi, tapi daerah harus proaktif. Jangan hanya menunggu bantuan provinsi atau pusat,” tegas Muhidin.
Permintaan serupa juga disampaikan Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, terkait sejumlah ruas jalan di wilayahnya. Disusul Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, yang menyoroti kelanjutan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya serta kondisi jalan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Melihat kesamaan persoalan yang disampaikan, Gubernur menekankan pentingnya kesiapan administrasi dari masing-masing daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah terlebih dahulu menyusun dan menyampaikan proposal prioritas, mengingat proses Musrenbang telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Muhidin memastikan setiap usulan tetap akan dipertimbangkan secara proporsional. Namun, ia kembali mengingatkan agar pemerintah daerah lebih aktif bergerak dan tidak bergantung sepenuhnya pada dukungan provinsi maupun pusat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, Kapolda Kalsel, Rosyanto Yudha Hermawan, Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, jajaran Forkopimda, para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta bupati/wali kota se-Kalimantan Selatan. (adv/iniberita)
