lNIBERITA.id, BANJARMASIN – Persoalan infrastruktur yang tak kunjung ditangani, status BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mendadak tidak aktif, hingga masih adanya anak putus sekolah menjadi keluhan utama warga Kelurahan Telaga Biru saat mengikuti kegiatan Penelaahan Aspirasi Masyarakat yang digelar Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, Selasa (14/7/2026).
Dalam dialog bersama warga, Saut mengatakan persoalan infrastruktur masih menjadi kebutuhan paling mendesak. Sejumlah usulan yang telah berkali-kali diajukan kepada pemerintah, khususnya di kawasan Basirih, hingga kini belum juga direalisasikan.
“Salah satunya terkait infrastruktur yang sudah bolak-balik kami ajukan ke pemerintah, khususnya di Basirih. Ada jembatan yang sudah runtuh, kemudian gang yang terlalu sempit dan diminta untuk diperlebar. Ini menjadi catatan penting karena usulan tersebut sudah kami sampaikan sejak reses sebelumnya, tetapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya.
Menurut Saut, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena menyangkut akses utama masyarakat, terutama para pelajar yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
“Jalan itu digunakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Lokasinya di sekitar RT 16 dan RT 17, belakang SMP 25. Kami juga sudah meninjau langsung ke lapangan,” katanya.
Selain perbaikan jalan dan jembatan, warga juga mempertanyakan pengerukan sungai di sekitar jembatan RT 16 Basirih yang hingga kini belum terlaksana. Padahal, pekerjaan tersebut sebelumnya dijanjikan akan menggunakan ekskavator berukuran kecil untuk mengatasi pendangkalan sungai.
Keluhan lain yang mengemuka adalah terkait layanan jaminan kesehatan. Warga mengaku kepesertaan BPJS maupun KIS mereka kerap berubah menjadi tidak aktif tanpa ada penjelasan yang jelas.
“Beberapa warga menyampaikan BPJS mereka tiba-tiba tidak aktif tanpa mengetahui alasannya. Begitu juga dengan KIS, baru diaktifkan, kemudian tidak aktif lagi. Kondisi ini terus berulang dan tentu membingungkan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai mitra kerja Dinas Sosial, anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin itu memastikan persoalan tersebut akan segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas Sosial melalui rapat koordinasi. Kami ingin mengetahui penyebab sebenarnya. Kalau hanya alasan aplikasi atau sistem dari pusat, masyarakat tentu sulit memahaminya. Harus ada penjelasan yang jelas agar persoalan seperti ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Saut juga menyoroti masih adanya anak-anak yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Berdasarkan aspirasi warga, terdapat anak yang berhenti sekolah sejak kelas 3, kelas 4, hingga kelas 5 SD.
Menanggapi hal itu, perwakilan dinas terkait menyarankan agar orang tua segera mendaftarkan kembali anak sesuai sistem zonasi serta melapor kepada operator sekolah agar dapat diusulkan sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Saut menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan agar segera mendapat perhatian pemerintah.
“Persoalan yang paling menonjol hari ini adalah infrastruktur, BPJS dan KIS yang tidak aktif, serta pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah. Semua aspirasi ini akan kami kawal agar mendapat tindak lanjut dari pemerintah,” tutupnya.(silvi/iniberita).
