INIBERITA.id, BANJARMASIN – Keterbatasan ekonomi masih menjadi penghalang, bagi sebagian anak untuk mengenyam pendidikan di Kota Banjarmasin. Di RT 07 RW 01 Kelurahan Basirih, sedikitnya 10 anak dilaporkan putus sekolah, karena orang tua mereka tidak mampu memenuhi biaya pendidikan.
Fakta tersebut terungkap, saat Ketua RT 07 RW 01 Kelurahan Basirih Yuli menyampaikan, aspirasi warganya kepada Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Saut Nathan Samosir yang membidangi sektor pendidikan, dalam kegiatan reses masa sidang II tahun 2026, Selasa (14/7/2026).
Yuli mengungkapkan, jumlah anak yang putus sekolah diperkirakan masih bisa bertambah, karena tidak semua warga telah melaporkan kondisi keluarganya.
“Kurang lebih ada sepuluh anak, bahkan mungkin lebih. Mereka berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu sehingga terpaksa berhenti sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, anak-anak tersebut sebenarnya masih memiliki semangat dan keinginan besar untuk kembali menempuh pendidikan. Namun, kondisi ekonomi keluarga menjadi kendala utama yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan sekolah.
“Mereka ingin sekolah lagi. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah kota agar anak-anak ini bisa kembali mengenyam pendidikan,” harap Yuli.
Menanggapi laporan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Saut Nathan Samosir, memastikan pihaknya akan melakukan pendampingan, terhadap anak-anak yang belum mendapatkan hak pendidikan tersebut.
Ia mengatakan, DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk mengidentifikasi penyebab utama mereka tidak melanjutkan sekolah, sekaligus membantu proses pengurusan berbagai program bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Kami akan mendampingi mereka untuk mendaftar kembali ke sekolah. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan, termasuk terkait penginputan data KIP. Setelah diketahui kendalanya, baru kita carikan solusi agar mereka bisa kembali bersekolah,” kata Saut.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, temuan tersebut menjadi alarm, bahwa masih ada anak usia sekolah di Kota Banjarmasin yang belum mendapatkan hak pendidikan, akibat tekanan ekonomi keluarga. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan, tidak hanya fokus pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, tetapi juga aktif melakukan pendataan terhadap anak-anak yang putus sekolah.
“Harus ada upaya jemput bola. Jangan sampai setelah proses penerimaan siswa baru selesai, masih ada anak yang tidak sekolah hanya karena keluarganya tidak mampu atau kurang mendapatkan informasi mengenai bantuan pendidikan,” tegasnya.
Saut juga menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah dengan aparat lingkungan. Menurutnya, ketua RT memiliki peran strategis dalam mendata dan melaporkan anak-anak yang terancam putus sekolah agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan solusi.
“Komunikasi dua arah harus diperkuat. RT aktif melaporkan kondisi warganya, pemerintah harus cepat merespons. Dengan begitu, anak-anak yang putus sekolah bisa segera mendapatkan penanganan dan kembali mengenyam pendidikan sebagaimana hak mereka,” pungkasnya. (benk/iniberita).
