INIBERITA.id, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti keterbatasan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel yang dinilai dapat menghambat peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 yang digelar bersama BPSDMD, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat tersebut, BPSDMD memaparkan sejumlah program strategis yang difokuskan pada peningkatan kompetensi ASN. Program itu meliputi pengembangan kompetensi teknis, pelatihan kepemimpinan dan fungsional, penguatan kelembagaan pelatihan, kerja sama antarinstansi, hingga monitoring dan evaluasi pascapelatihan. Selain itu, BPSDMD juga mengusulkan sejumlah program penunjang guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Habib Hamid Bahasyim, mengapresiasi berbagai program yang telah disusun BPSDMD. Namun, menurutnya, alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan riil sehingga dikhawatirkan mengurangi efektivitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi ASN.
“Tadi BPSDMD sudah menyampaikan seluruh programnya. Namun memang anggaran yang diberikan masih sangat minim. Padahal lembaga ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Kalau anggaran pengembangannya kurang, tentu hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan kualitas ASN merupakan investasi penting bagi pemerintah daerah. Karena itu, dukungan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan agar seluruh program pelatihan dapat berjalan optimal.
Habib Hamid juga menegaskan Komisi I DPRD Kalsel mendukung penambahan anggaran bagi BPSDMD, terutama untuk memperbanyak pelaksanaan pelatihan secara klasikal atau tatap muka.
“Kami mendukung apabila memang itu sangat diperlukan. Apalagi untuk pelatihan, kalau hanya dilakukan secara online tentu hasilnya tidak akan maksimal dibandingkan pelaksanaan secara tatap muka,” katanya.
Menurutnya, metode pelatihan klasikal lebih efektif karena memungkinkan interaksi langsung antara peserta dan instruktur, sehingga proses transfer ilmu, diskusi, hingga evaluasi dapat berlangsung lebih optimal dibandingkan pembelajaran daring.
Untuk itu, Komisi I berkomitmen mengawal usulan penambahan anggaran tersebut dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar program peningkatan kompetensi ASN dapat terlaksana sesuai target.
“Maka dari itu kami dari Komisi I, bersama kawan-kawan di Badan Anggaran nanti, akan berupaya membantu agar anggaran mereka bisa ditambah sehingga program-program yang sudah disusun dapat dilaksanakan secara maksimal. Programnya sudah bagus, tinggal didukung dengan anggaran yang memadai,” tutup Habib Hamid (sop/iniberita)
