INIBERITA.id, JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendesak pemerintah pusat, agar mempercepat penanganan sejumlah persoalan infrastruktur sumber daya air yang dinilai menyangkut kepentingan dasar masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih hingga pengendalian banjir.
Desakan tersebut disampaikan saat Komisi III DPRD Kalsel melakukan konsultasi dan koordinasi, dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Achmad Maulana, bersama sejumlah anggota Komisi III itu, membahas berbagai program strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Salah satu agenda utama yang kembali didorong adalah revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula. Komisi III meminta agar program tersebut masuk dalam prioritas penganggaran Tahun Anggaran 2027.
Pasalnya, program revitalisasi Pipa Air Banjarbakula belum memperoleh alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kalsel karena kebutuhan terhadap layanan air bersih terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan.
Komisi III berharap pemerintah pusat memberikan kepastian dukungan anggaran sehingga program strategis tersebut tidak kembali tertunda.
Selain persoalan air bersih, DPRD Kalsel juga menyoroti serius pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala. Persoalan tersebut disebut telah berlangsung kurang lebih enam tahun dan hingga kini belum mendapatkan penanganan secara optimal.
Pendangkalan dinilai berpengaruh langsung terhadap kapasitas tampung dan kelancaran aliran sungai. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi memperbesar risiko banjir, terutama di kawasan hilir yang menjadi tempat bermuaranya aliran air dari sejumlah wilayah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memberikan respons positif. Pemerintah pusat menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi eksisting sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Achmad Maulana, mengapresiasi respons pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan yang disampaikan pihaknya.
“Alhamdulillah, hasil konsultasi dan koordinasi hari ini berjalan dengan sangat baik. Berbagai usulan yang kami sampaikan mendapat respons positif dari jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” ujar Achmad Maulana.
Ia menegaskan, Komisi III akan terus mengawal agar revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat kembali masuk dalam prioritas penganggaran pada 2027.
“Kami mendorong agar revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027, mengingat program tersebut belum teralokasi pada APBN Tahun 2026. Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis ini dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala juga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Penanganan harus dilakukan secara serius karena wilayah tersebut memiliki posisi penting dalam sistem aliran air di Kalimantan Selatan.
“Kami juga meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan secara optimal,” katanya.
Achmad Maulana menjelaskan, Barito Kuala merupakan kawasan strategis sekaligus salah satu wilayah yang berkaitan erat dengan aliran banjir dari Kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya.
“Alhamdulillah, Direktorat Sungai merespons dengan baik dan menyampaikan komitmennya untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Kami berharap langkah ini segera ditindaklanjuti melalui program revitalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas aliran air serta mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kalsel memastikan akan terus mengawal komunikasi dengan pemerintah pusat agar usulan tersebut tidak berhenti pada pembahasan dan koordinasi semata.
Melalui sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, DPRD Kalsel berharap percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air dapat segera diwujudkan, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan air bersih, penguatan jaringan irigasi, serta normalisasi dan pengendalian sungai.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab persoalan infrastruktur air yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan sekaligus memperkecil ancaman banjir yang terus menghantui masyarakat. (sop/iniberita)
