INIBERITA.id, JAKARTA – Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta menjadi perhatian serius DPRD Kalsel.
Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo SM MM dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Monitoring tersebut tidak sekadar mengevaluasi pengelolaan fasilitas, tetapi juga membidik peluang untuk mengoptimalkan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kas daerah.
DPRD Kalsel menilai Badan Penghubung masih memiliki ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan. Salah satu strategi yang didorong adalah memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalsel dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar berbagai kegiatan kedinasan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas milik Pemprov Kalsel tersebut.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Kartoyo, mengatakan hasil pendalaman menunjukkan potensi pendapatan dari Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan secara signifikan apabila pemanfaatan fasilitas dilakukan secara lebih optimal.
“Hari ini kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan. Ke depan kita akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” ujarnya.
Menurut Kartoyo, optimalisasi tidak hanya menyangkut pemanfaatan kamar atau mess, tetapi juga fasilitas aula yang dapat digunakan untuk rapat, pertemuan, maupun berbagai kegiatan pemerintahan.
Pemanfaatan aula diyakini akan memberikan efek berantai. Ketika kegiatan kedinasan digelar di Badan Penghubung, peserta maupun panitia berpotensi menggunakan fasilitas penginapan yang tersedia.
“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insya Allah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Namun, peningkatan pendapatan tersebut dinilai harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan. DPRD Kalsel memberikan sejumlah masukan, mulai dari penyediaan layanan sarapan bagi tamu, pembenahan tata kelola operasional, hingga penambahan sarana dan prasarana secara bertahap.
Langkah tersebut dinilai penting agar Badan Penghubung tidak hanya menjadi fasilitas pendukung kegiatan pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi aset produktif yang memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
“Saat ini memang belum tersedia layanan sarapan pagi. Ke depan, apabila tingkat pemanfaatan terus meningkat, fasilitas tersebut juga akan kita lengkapi. DPRD tentu mendukung setiap langkah yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tutur Kartoyo.
Di sisi lain, Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Fajrianoor Rizaldy, S.H., mengungkapkan bahwa upaya pengembangan fasilitas penginapan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan lahan pendukung.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan area parkir. Kondisi tersebut perlu dipertimbangkan apabila ke depan dilakukan penambahan kamar maupun penyesuaian tarif penginapan.
“Kalau kita ingin menambah kamar atau menaikkan tarif, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama. Area parkir saat ini juga sangat terbatas karena banyak digunakan kendaraan dinas. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada pengunjung tetap optimal,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan kapasitas fasilitas tidak bisa hanya berorientasi pada penambahan kamar atau kenaikan tarif. Infrastruktur pendukung dan kenyamanan pengguna juga harus menjadi bagian dari perencanaan agar peningkatan penerimaan tidak mengorbankan kualitas pelayanan.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, DPRD Kalsel menegaskan pentingnya pengelolaan aset daerah secara lebih produktif. Setiap fasilitas milik pemerintah daerah, termasuk yang berada di luar wilayah Kalsel, harus memiliki nilai manfaat yang jelas bagi pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan daerah.
DPRD Kalsel berharap optimalisasi Badan Penghubung dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintah daerah. Dengan semakin banyaknya kegiatan kedinasan kabupaten/kota yang memanfaatkan fasilitas tersebut, potensi penerimaan retribusi sekaligus tingkat utilisasi aset daerah di Jakarta diharapkan dapat meningkat.
Dengan demikian, Badan Penghubung Kalsel bukan sekadar menjadi representasi pemerintah daerah di Ibu Kota, tetapi juga dapat berkembang menjadi salah satu aset strategis yang mampu menghasilkan pendapatan sekaligus memberikan pelayanan optimal bagi aparatur dan masyarakat Kalsel yang berkegiatan di Jakarta. (sop/iniberita)
