INIBERITA.id, BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin minta kepada pihak pengelola Kampung Ketupat, tinjau ulang Harga Tiket Masuk (HTM) untuk destinasi wisata baru, Kampung Ketupat di Siring Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Hal inilah alasan komisi II memanggil pihak pengelola, Dinas Pariwisata serta BPKPAD Kota Banjarmasin untuk mengetahui secara detail alasan tiket masuk diberlakukan untuk kampung ketupat.
Karena hal ini terungkap, bahwa kawasan siring kampung ketupat tersebut, disewakan sebesar Rp100 juta pertahun, kepada pihak ke tiga.
“Memang hasilnya sewa itu pihak Pemko diuntungkan pemasukan PAD sebesar Rp 100 juta pertahun, “kata Ketua Komisi II, Awan Subarkah, Senin (10/7/23).
Namun disisi masyarakat tegas Awan, harga tiket masuk yang dikenakan pengelola sangat dikeluhkan masyarakat, karena dianggap memberatkan para pengunjung.
Berkaitan dengan itu, Awan Subarkah mengingatkan, agar pengelola kampung ketupat dapat meninjau kembali, terhadap harga tiket masuk destinasi wisata kampung ketupat sungai baru tersebut.
Terlebih lagi, destinasi wisata baru kampung ketupat tersebut, belum genap sebulan dibuka untuk umum, seharusnya ada harga promo dan mensosialiasasikan, semestinya geralan itu agar diutamakan lebih dahulu.
” Kami berarapanagar pihal pengelola mengevaluasi kembali harga tiket masuk kampung ketupat, “tegas politisi PKS, usai Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pariwisata, BPKPAD Kota Banjarmasin.
Menurut Awan Subarkah, jika harga tiket sejak awal telah memberatkan masyarakat, hal ini tentunya akan berdampak menurunnya minat kunjungan wisata ke kampung ketupat tersebut.
“Saya khawatir dengan harga tiket dari awal sudah mahal, malah mempengaruhi masyarakat untuk tidak berkunjung ke wisata tersebut, “ujarnya.
Padahal, ungkapnya, tujuannya ingin meningkatkan destinasi wisata lokal yang diharapkan serta membawa pengaruh, pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat malah sepi pengunjung akhirnya.
“Kalau sudah mahal saat tiket masuk, orang juga bisa cuma sekali datang kesana, apalagi ini sudah viral dengan harga tiket masuknya, “ungkapnya.
Perlu diketahui rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kota Banjarmasin dengan BPKPAD serta Dinas pariwisata, malah pihak ketiga tidak dapat hadir, padahal rapat ini permasalahan pengelola.(benk/iniberita).
