INIBERITA.id, BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin kembali mengagendakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat pembahasan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Oktober 2025, di Gedung DPRD Banjarmasin.
Anggota DPRD Banjarmasin Hari Kartono menegaskan, pentingnya rapat kali ini sebagai bagian dari siklus penganggaran tahunan. Hari berharap seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) dapat bekerja secara serius dan kompak bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), agar pembahasan dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Harapan kita seluruh anggota Banggar dapat bekerja maksimal sehingga pembahasan RAPBD 2026 bisa rampung tepat waktu. Dengan begitu, program pembangunan yang sudah direncanakan bisa segera berjalan pada awal tahun depan,” ujar Hari kepada wartawan. Kamis (2/10/2025), saat diminta komentarnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, RAPBD 2026 diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan sektor pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Hal ini, menurutnya, menjadi kunci agar APBD benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan kota seribu sungai.
“Pembahasan RAPBD bukan hanya soal angka dan dokumen formalitas, tetapi forum strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar tepat sasaran. Anggaran harus berpihak pada masyarakat, baik dalam peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Pada tahun 2025, pembahasan APBD Banjarmasin sempat mengalami dinamika cukup alot antara legislatif dan eksekutif. Beberapa program prioritas, khususnya di bidang infrastruktur dan penataan kota, menjadi perdebatan karena dinilai belum menyentuh aspek sosial dan peningkatan kesejahteraan warga.
Dengan pengalaman itu, Isnaini berharap pembahasan RAPBD 2026 dapat lebih cepat menemukan titik temu. “Kita tentu ingin pembahasan kali ini lebih efisien dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Sejumlah anggota dewan juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pembahasan RAPBD, terutama agar publik mengetahui arah penggunaan anggaran daerah. Transparansi dianggap menjadi langkah untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi sorotan. Isu mengenai proyek mangkrak dan program yang tidak berjalan optimal di tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting, agar RAPBD 2026 tidak mengulang kesalahan serupa.
Rapat pembahasan yang digelar selama tiga hari ini akan difokuskan pada sinkronisasi antara visi pembangunan Pemerintah Kota Banjarmasin dan hasil reses anggota DPRD yang menyerap aspirasi masyarakat. Hasil rapat akan dirumuskan menjadi kesepakatan final untuk kemudian dibawa ke tahap penetapan RAPBD 2026.
Dirinya berharap pembahasan berjalan lancar hingga 21 Oktober nanti, sehingga penetapan RAPBD bisa segera dilakukan tanpa ada hambatan. Dengan begitu, pelaksanaan program di tahun depan dapat dimulai sesuai jadwal.
“Dengan ditargetkannya pembahasan selesai tepat waktu, DPRD Banjarmasin optimistis RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen penting dalam melanjutkan pembangunan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor,”ungkap anggota Banggar DPRD Banjarmasin ini.(benk/iniberita).
