INIBERITA.id, BALANGAN- DPRD desak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar menindaklanjuti masalah gaji guru honorer tersebut.
Sebagai wakil rakyat tegas Syahbuddin yang duduk di komisi I DPRD Balangan ini, dirinya sangat miris mendengar permasalahan ini, belum terselesaikan khususnya nasib guru honor, bahkan kelihatan pihak Pemkab Balangan pilih kasih, antara tenaga honor umum dengan tenaga guru honor.
“Sebagaimana kita ketahui, saat ini di sebagian instansi gaji honorer Kabupaten Balangan sampai Rp2,1 juta sedangkan gaji guru honorer sampai saat ini belum ada kenaikan atau tetap Rp1,1 juta,”tegas Syihab sapaan akrabnya di Paringin, Kamis (24/2/23).
Bahkan, dewan dengan para guru honor ungkap Syahbuddin, pihaknya sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait, untuk mendesak agar segera menindaklanjuti, masalah kenaikan gaji guru honorer yang sampai sekarang belum ada kenaikan.
Karena, SSH atau Standar Satuan Harga Gaji Honorer yang ada di instansi DPRD Balangan ini, sudah diberlakukan dan sekarang gajinya sudah Rp1,3 juta yang lulusan SMA, lulusan S1 sebesar Rp1,7 juta dan yang lulusan S2 sebesar Rp2,1 juta.
Syihab sendiri menyarankan, agar dibuatkan Perda pelindungan guru honorer, agar tidak terjadi lagi, masalah kenaikan gaji atau kekurangan gaji, salah satu contoh Perda yang sudah dijalankan yang telah ia perjuangkan, bersinergi bersama bersama kawan-kawan, yaitu Perda perlindungan bidan desa dan sekarang gaji mereka sudah Rp2,8 juta.
“Saya berharap dinas pendidikan segera menindaklanjuti masalah gaji ini, karena 4.088 orang guru honorer yang terdata di database Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, sangat mengharapkan kesamaan kenaikan gaji, sebab Standar Satuan Harga (SSH) itu, sudah berlaku untuk instansi di Kabupaten Balangan ini,”ungkap Syihab anggota Fraksi PKS Balangan ini. (iwn/iniberita)
