INIBERITA.id, BANJARMASIN- Instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, salah satu sektor yang menjadi sorotan dan wajib disesuaikan adalah anggaran perjalanan dinas, dengan demikian berdampak terhadap perjalanan dinas wakil rakyat di DPRD Kota Banjarmasin, karena pemotongannya cukup besar sekitar Rp 11 miliar.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri mengungkapkan, dengan adanya instruksi pemerintah pusat, tentu harus dilaksanakan dan komitmen legislatif untuk mengikuti penuh, instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.
Menurut Rikval, pemerintah pusat telah mengeluarkan arahan, kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk DPRD untuk melakukan pengetatan belanja yang dinilai tidak terlalu mendesak. Langkah ini, ditempuh sebagai bagian dari kebijakan nasional, dalam menjaga stabilitas keuangan dan memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Memang atas perintah dan instruksi pemerintah pusat, kita mau tidak mau harus melaksanakan instruksi tersebut. Pemotongan itu sekitar Rp11 miliar,” ungkapnya saat ditemui di ruangan Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. Senin (24/11/2025).
Politisi Partai Golkar ini mengakui, bahwa angka Rp11 miliar bukanlah jumlah kecil, sehingga akan berdampak langsung, pada rencana kegiatan perjalanan dinas yang selama ini, menjadi salah satu bagian dari tugas kedewanan, terutama dalam fungsi pengawasan, konsultasi, serta koordinasi, dengan berbagai lembaga di tingkat provinsi maupun nasional.
Namun demikian, Rikval menegaskan DPRD siap menyesuaikan, jika arahan pusat mengharuskan pemangkasan, maka seluruh kegiatan perjalanan dinas akan disusun ulang, agar tetap efisien dan tidak mengganggu kinerja lembaga.
“Kalau memang urgensinya diperlukan dipotong, tentu terpaksa dipotong dana perjalanan dinas tersebut. Kami akan menyesuaikan jadwalnya,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa dirinya pribadi tidak terlalu terbebani dengan kebijakan tersebut. Ia menuturkan bahwa sebagian besar agenda kedewanannya selama ini memang lebih banyak dilakukan di dalam daerah, sehingga penyesuaian diperkirakan tidak akan menghambat aktivitasnya.
Meski begitu, dirinya memastikan DPRD akan membahas secara teknis penyesuaian anggaran tersebut bersama TAPD Kota Banjarmasin, agar pemotongan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia menekankan bahwa efektivitas dan efisiensi kerja tetap menjadi prioritas.
Dengan kebijakan efisiensi ini ujarnya, DPRD Banjarmasin akan menghadapi tantangan baru, dalam menjaga keseimbangan antara penghematan dan optimalisasi kinerja. Namun Rikval meyakinkan, bahwa lembaganya siap beradaptasi demi mendukung kebijakan nasional dan kepentingan daerah.
“Apa pun bentuk penyesuaian anggaran nanti, yang penting adalah pelayanan kepada masyarakat dan fungsi DPRD tetap berjalan optimal,”ungkapnya.(benk/iniberita).
