INIBERITA.id,BANJARMASIN – Pemerhati Kota Banjarmasin Isai Panantulu SH MH, menegaskan bahwa rapat-rapat yang digelar para wakil rakyat di DPRD Banjarmasin tidak hanya harus fokus pada polemik penganggaran, tetapi juga pada transparansi hasil kunjungan kerja (kunker) anggota dewan yang selama ini dinilai masih minim laporan kepada publik.
Panantulu mengingatkan bahwa setiap kunker keluar daerah dilakukan dengan menggunakan uang rakyat, sehingga sudah seharusnya masyarakat mengetahui apa dampak nyata dari perjalanan tersebut terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kota Banjarmasin.
“Jangan sampai kunker lebih tinggi dari kerja. Masyarakat berhak mempertanyakan apa hasil yang dibawa pulang dari kunker itu. Karena ini uang rakyat, jangan sampai hanya seremonial,” tegas Panantulu.
Ia menilai kondisi saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan aktivitas kunker, yang kerap hanya terlihat sebagai agenda rutin, namun minim luaran yang jelas.
Lebih jauh, Panantulu mendorong DPRD Banjarmasin untuk mulai menerapkan standar pelaporan kunker yang terukur, disampaikan secara terbuka kepada publik, dan dipastikan memberikan manfaat konkret.
“Kunker harus berbasis output dan outcome, bukan sekadar perjalanan. Rakyat ingin tahu apa yang dihasilkan, apa inovasi yang dibawa, dan apa yang diperbaiki setelah kembali dari daerah tujuan,” katanya.
Isai mengungkapkan, ketika dalam kunker suatu daerah yang tertata rapi, bagaimana penerapannya di kota Banjarmasin, seperti tentang semrawutnya kabel telekomunikasi dan sebagian tidak berfungsi, hal ini tentunya menjadi perhatian anggota dewan, jangan dibiarkan semrawutan kota terjadi, artinya kunker yang dilaksanakan anggota dewan terhormat, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, begitu juga masalah kebersihan Kota Banjarmasin, sehingga masyarakat dapat menilai fungsi pengawasan tidak optimal, padahal kunker dibiayai uang rakyat.
Ia juga menambahkan, bahwa transparansi ini penting agar kepercayaan publik terhadap legislatif tidak terus merosot, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan mendesak seperti banjir, infrastruktur, hingga pelayanan dasar.
“Masyarakat berharap DPRD Banjarmasin mampu memberikan contoh legislasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan setiap anggaran, termasuk untuk kunker, benar-benar memberi manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat kota,”ungkap advokat ini.(benk/iniberita).
