INIBERITA.id, BANJARBARU- Dalam rangka mematangkan persiapan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Supian HK menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Kunjungan Kerja Presiden RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (9/1/2026) sore.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan menjadi forum strategis untuk menyinergikan langkah lintas sektor menjelang kunjungan Presiden yang dijadwalkan pada Senin, 12 Januari 2026. Agenda utama kunjungan tersebut adalah peresmian Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Sejumlah aspek krusial dibahas secara komprehensif, mulai dari kesiapan lokasi kegiatan, pengaturan agenda Presiden, sistem pengamanan, hingga teknis pelaksanaan di lapangan.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menilai kunjungan kerja Presiden RI ke Kalimantan Selatan memiliki arti strategis, khususnya dalam mendorong percepatan realisasi program-program nasional di daerah.
Ia menegaskan bahwa peresmian Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
“Program Sekolah Rakyat ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan layanan pendidikan berbasis kesejahteraan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Harapannya, program ini mampu memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan,” ujar Supian HK.
Sesuai agenda, peresmian Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Melalui rakor ini, seluruh pihak terkait menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi teknis agar rangkaian kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (sop/iniberita)
