INIBERIT.id, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin menegaskan bahwa persoalan banjir dan pasang dalam yang kerap melanda sejumlah kawasan di kota ini sudah menjadi masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan. Karena itu, penanganannya harus dijadikan prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, M. Ridho, menyatakan pihaknya terus menyoroti lemahnya koordinasi dan penanganan pemerintah terhadap persoalan banjir. Menurutnya, hingga kini belum terlihat adanya strategi menyeluruh yang mampu mengatasi akar masalah secara permanen.
“Kondisi Banjarmasin yang sering mengalami pasang dalam atau genangan air ini sudah menjadi persoalan klasik yang belum tertangani secara menyeluruh. Kami di Komisi III terus menyoroti hal ini, karena penanganan banjir dan pasang dalam seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah kota,” ujar Ridho, Selasa (12/11/2025).
Ridho menilai penanganan banjir tidak cukup hanya dengan proyek fisik jangka pendek. Diperlukan perencanaan tata ruang yang visioner, drainase yang terhubung antar kawasan, serta pengawasan pembangunan yang memperhatikan daya tampung lingkungan.
“Termasuk penataan sungai dan sinkronisasi antarinstansi. Banyak pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga menambah beban drainase yang sudah buruk,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ridho mendesak Dinas PUPR dan BPBD untuk segera menyusun peta kawasan rawan pasang dan rencana aksi terpadu yang berbasis data. Ia mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya bersikap reaktif saat banjir sudah terjadi.
“Jangan sampai warga terus menjadi korban genangan setiap tahun tanpa kepastian penyelesaian. Komisi III akan terus mendorong evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur agar tidak hanya fokus pada pembangunan jalan, tapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga,” tegasnya.(benk/iniberita).
