INIBERITA.id, BANJARMASIN – Di ambang usia ke-500 tahun, Banjarmasin justru masih bergelut dengan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas, yakni masalah sampah. Usia kota yang hampir lima abad ini dinilai belum berbanding lurus dengan kedewasaan dalam mengelola lingkungan dan tata kota. Tumpukan sampah yang masih kerap terlihat di berbagai sudut kota, menjadi bukti bahwa persoalan tersebut, belum tertangani secara maksimal.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Banjarmasin H Rudy Heriyadi secara tegas menilai, bahwa persoalan sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sudah menjadi persoalan serius yang menyangkut wajah dan martabat kota.
Menurutnya, kota yang telah berusia tua seharusnya menunjukkan kematangan dalam pengelolaan lingkungan. Namun kenyataannya, Banjarmasin justru masih berkutat pada masalah yang sama dari tahun ke tahun.
“Usia kota kita sudah 499 tahun, seharusnya ini mencerminkan kedewasaan dalam menyikapi persoalan. Tapi faktanya, sampah masih menjadi momok yang menghantui masyarakat,” ujarnya, kepada iniberita.id (26/3/2026).
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk menjadikan penanganan sampah sebagai gerakan bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Rudy bahkan mengibaratkan kondisi saat ini, dengan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“Dulu para pahlawan bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan. Sekarang kita harus bersatu melawan sampah agar kota ini benar-benar merdeka dari masalah lingkungan,” tegasnya.
H Rudy panggilan akrabnya menekankan, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, program kebersihan yang dijalankan pemerintah kota tidak akan berjalan efektif. Ia menyebutkan bahwa kesadaran warga dalam membuang dan mengelola sampah, masih menjadi persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, di samping peningkatan kinerja pemerintah dalam hal pengangkutan dan pengolahan sampah.
Selain itu, fraksi Partai Golkar juga menyoroti langkah Wali Kota HM Yamin HR yang melakukan perombakan, di jajaran Dinas Lingkungan Hidup, dengan mengganti kepala dinas sebelumnya. Pergantian tersebut dinilai sebagai langkah strategis, namun harus dibuktikan dengan hasil nyata di lapangan, bukan hanya sekadar rotasi jabatan.
“Pergantian pimpinan harus menjadi momentum perbaikan. Jangan sampai hanya berganti orang, tapi pola kerja dan hasilnya tetap sama. Masyarakat menunggu perubahan konkret, bukan janji,” kata Rudy.
Sebagai lembaga legislatif, fraksi Partai Golkar juga menyatakan, akan terus mengawasi kinerja instansi terkait, khususnya dalam hal penanganan sampah. Pengawasan tersebut, mencakup penggunaan anggaran, efektivitas program, hingga capaian target kebersihan kota.
Menurutnya, anggaran yang besar tidak akan berarti jika tidak diiringi, dengan manajemen yang baik dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Rudi juga mengingatkan, bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang lebih luas.
Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini bisa merusak citra Banjarmasin sebagai kota jasa dan perdagangan yang menjadi salah satu pusat aktivitas di Kalimantan Selatan.
“Ini bukan hanya soal kota terlihat kotor. Ini soal kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, bahkan kepercayaan investor dan wisatawan. Kalau kota kita dikenal kumuh, tentu akan berdampak pada banyak sektor,” tambahnya.
Menuju menjadi Banjarmasin ke-500 yang semakin dekat, Fraksi Partai Golkar menilai momentum tersebut, seharusnya dijadikan titik balik untuk melakukan pembenahan besar-besaran, khususnya dalam sistem pengelolaan sampah yang selama ini dinilai belum optimal.
Ia berharap pemerintah kota berani mengambil langkah-langkah tegas, termasuk memperkuat regulasi, meningkatkan fasilitas pengolahan sampah, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan kebersihan.
“Jangan sampai saat kota ini genap 500 tahun, kita masih berbicara soal masalah yang sama. Banjarmasin harus berbenah dan menunjukkan bahwa kota tua ini mampu menjadi kota modern yang bersih dan layak huni,”ungkapnya.(benk/iniberita).
