INIBERITA.id, BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan mulai bergerak mengusut berbagai persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Langkah awal tersebut ditandai dengan rapat perdana bersama Satgas BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), serta perwakilan sopir truk se-Kalsel, Rabu (3/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus HM Syaripuddin SE MAP atau yang akrab disapa Bang Dhin. Ia menegaskan, pansus akan mengumpulkan dan mencocokkan berbagai data dari seluruh pihak guna memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Jangan sampai BBM subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat justru disalahgunakan atau diperjualbelikan oleh pihak yang tidak berhak,” tegasnya.
Menurut Bang Dhin, berbagai masukan yang diperoleh dalam rapat perdana akan diinventarisasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi. Pansus berkomitmen bekerja secara objektif dan menghasilkan langkah konkret yang dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi di Kalsel.
Ia berharap pengawasan yang dilakukan dapat memberikan manfaat langsung bagi kelompok penerima subsidi seperti sopir angkutan, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil lainnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus H Jahrian dan anggota pansus Ilham Noor menegaskan, pentingnya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalsel, termasuk Satgas BBM yang telah dibentuk sejak 2021, agar pengawasan berjalan efektif.
Dalam rapat tersebut, para sopir truk juga menyampaikan sejumlah keluhan dan mendesak pansus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU yang diduga bermasalah. Mereka menyoroti maraknya praktik pelangsiran, premanisme, hingga dugaan permainan oknum yang dinilai menghambat akses masyarakat terhadap BBM subsidi.
Pansus DPRD Kalsel menargetkan pembahasan berlangsung selama satu bulan dan membuka kemungkinan perpanjangan masa kerja guna mengusut tuntas berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di daerah.(sop/iniberita).
