RUPS PTAM Bandarmasih Dinilai Gegebah, DPRD : Pemberhentian Dua Direksi Tidak Tepat dan Tak Sentuh Akar Masalah

oleh -2025 Dilihat
Teks foto. Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin HM Faisal Hariyadi.

INIBERITA.id, BANJARMASIN- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih yang memberhentikan dua direksi perusahaan, kini menjadi sorotan tajam kalangan legislatif DPRD Kota Banjarmasin.

Langkah yang dinilai mendadak dan tidak proporsional, hal  itu dianggap tidak tepat dan dikhawatirkan justru makin menjauhkan perusahaan, dari upaya penyelesaian persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun menumpuk.

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin HM Faisal Hariyadi, menilai keputusan tersebut terlalu “gegebah” dan tidak mempertimbangkan akar dari berbagai persoalan internal PTAM Bandarmasih, terutama terkait kebocoran air yang selama ini menjadi persoalan klasik dan belum menemukan penyelesaian menyeluruh.

Menurut Faisal, RUPS mengambil keputusan pemberhentian dengan dasar evaluasi kinerja selama tiga triwulan terakhir. Hasil evaluasi itu menyimpulkan bahwa direksi dianggap tidak menunjukkan perbaikan signifikan serta dinilai tidak mampu mengatasi persoalan operasional. Namun Faisal menilai penilaian itu tidak melihat konteks historis dan kompleksitas persoalan.

“Kebocoran air bukan persoalan yang muncul dalam tiga triwulan. Itu masalah struktural yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sebelum direksi yang sekarang menjabat. Lalu bagaimana mungkin beban kesalahan diarahkan seluruhnya kepada mereka dalam waktu sesingkat itu” ujar Faisal dengan nada kritis.

Baca Juga :   Yamin Turun Malam Awasi Normalisasi Sungai Gatot, Target Rampung Dua Pekan

Ia menegaskan, jika persoalan kebocoran dan kinerja pelayanan tidak dibedah dari hulunya, maka pergantian direksi hanya akan menjadi ritual periodik tanpa menghasilkan pembenahan nyata. Bahkan, ia mengingatkan bahwa pergantian mendadak justru berpotensi mengganggu stabilitas manajemen perusahaan.

“Bukan soal setuju atau tidak setuju mengganti direksi, tetapi soal ketepatan prosesnya. Jangan sampai keputusan besar seperti ini diambil hanya berdasarkan tekanan sesaat atau faktor-faktor di luar upaya peningkatan pelayanan air bersih,” tegas politisi PAN ini. Jumat (7/11/2025).

Faisal juga menyoroti proses berikut yang kini menjadi perhatian publik  adalah, pembentukan panitia seleksi (Pansel) calon Direktur Utama PTAM Bandarmasih. Ia berharap proses seleksi tidak menjadi ruang kompromi politik atau kedekatan kekuasaan.

“Pansel itu harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas, independen, dan profesional. Jangan ada titipan, jangan ada intervensi. Calon direktur utamanya pun harus memenuhi kriteria yang sama berkualitas, berkompeten, dan tidak memiliki kedekatan dengan penguasa,” ujarnya.

Ia mengingatkan, bahwa PTAM Bandarmasih merupakan perusahaan pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, setiap keputusan strategis, terutama terkait pergantian pucuk pimpinan, harus bersandar pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga :   Gotong Royong Warga Tembus Jalan Terisolasi, Laporan Dana Dibuka Terang-terangan

“Kita bicara tentang air bersih, kebutuhan dasar warga. Maka arah kebijakan harus fokus pada pelayanan, bukan agenda lain di luar itu,”ungkap Faisal.

Lebih jauh, Faisal mengingatkan bahwa PTAM Bandarmasih membutuhkan pembenahan menyeluruh yang meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, pengurangan tingkat kehilangan air (NRW), serta modernisasi sistem manajemen. Tanpa langkah strategis dan konsisten, ia menilai pergantian direksi tidak akan membawa dampak apa pun.

“Perusahaan ini perlu roadmap jangka panjang, bukan sekadar pergantian kursi. Kalau akar persoalan tidak disentuh, siapapun direksinya akan menghadapi masalah yang sama, dan siklus ini akan terus berulang,” katanya.

Ia pun meminta Pemko Banjarmasin sebagai pemegang saham utama agar lebih terbuka dan komunikatif kepada DPRD, terutama dalam pengambilan keputusan strategis terkait BUMD. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai sangat penting agar kebijakan tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik.

“Dengan kritik keras dari DPRD ini, publik kini menanti langkah lanjutan Pemko Banjarmasin dan proses seleksi direksi baru. Pertanyaannya, apakah perubahan ini benar-benar membawa pembenahan nyata, atau sekadar memunculkan kontroversi baru di tubuh PTAM Bandarmasih,”ujarnya. (benk/iniberita).

No More Posts Available.

No more pages to load.