INIBERITA.id, BANJARMASIN- Masyarakat yang bergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, saat melakukan aksi demo di depan DPRD Kota Banjarmasin, pada Jumat (1/9/23) dalam menyuarakan aspirasinya, bahwa pengadaan lahan RTH di kawasan Basirih dan Tri Sakti Banjarmasin tahun 2022-2023, di duga saat nuansa KKN.
Puluhan massa tersebut, ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, Wakil ketua Komisi III Afrizaldi, Wakil ketua Komisi IV Mathari dan Rahman Nanang Riduan dari Fraksi PKB DPRD Kota Banjarmasin dan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin.
“Tanah tersebut diduga pemilik salah satu oknum anggota dewan Banjarmasin, dengan pagu sebesar Rp 23 miliar,”ungkap Husaini, kepada media usai melakukan aksinya.
Ditegaskannya,karena pembelian lahan ini, menggunakan dana masyarakat, tidak salah publik meminta dewan, agar terbuka memberikan informasi yang jelas.
“Sebab bagaimana pun anggaran itu didapat dari uang masyarakat, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan anggaran pembelian lahan untuk RTH tersebut,”tegasnya.
Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, dalam menganggapi aksi demo itu menyampaikan, bahwa pihaknya menanmpung aspirasi ini dan sekaligus mengapreasisai aksi Kaki Kalsel tersebut, dalam memberikan informasi walaupun informasi itu tidak akurat.
“Kami tetap menampung aspirasi dan menindak lanjuti, walaupun pada dasarnya informasi Kaki Kalsel belum akurat menyampaikan, tetapi tetap kami krosek kebenaran terhadap informasi tersebut,”ungkap politisi Partai Golkar ini.
Selanjutnya, Wakil ketua komisi III DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi juga menyampaikan, dirinya meminta pengunjuk rasa bisa menyampaikan bukti –bukti yang kuat atas dugaan Kaki Kalsel tersebut, khususnya mengenai dugaan adanya anggota Badan Anggaran (Banggar) yang terlibat dalam masalah ini.
Jangan sampai tudingan menjadi isu liar diluaran, dirinya tidak menampik masalah ini, bisa saja benar atau sebaliknya. Kalau benar itu hanya ulah oknum, oleh karena itu, dirinya sangat mendukung dengan sikap ormas yang mendesak, agar permasalahan tersebut diungkap ke publik.
“Jangan ragu-ragu kalau memang terbukti, mari kita bersama-sama melaporkan ke KPK,” tegasnya sedikit tantang.
Sebagai salah satu anggota Banggar ujarnya, dirinya tak ingin hanya karena ulah segelintir oknum, malah menciderai anggota dewan lainnya, padahal pihaknya sudah berupaya menjalankan tugasnya, dengan baik dan benar sesuai tugas dan fungsinya.
“Hanya ada oknum yang memanfaatkan kelembagaan ini, maka kami juga terkena getahnya, kami tidak bisa mengatur orang perorang, tapi kami mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik lembaga ini,”ujarnya.(benk/iniberita)
