INIBERITA.id, BANJARMASIN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menggelar Forum Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025 dengan mengangkat tema “Penguatan Peran Pemerintahan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota dan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Jasa Konstruksi yang Berdaya Saing di Provinsi Kalsel.” Kegiatan berlangsung di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025).
Forum ini dihadiri sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Disperkim Kalsel, Bappeda, Disdikbud, Dinkes, Inspektorat, BPKAD, RSUD Ulin, RSUD Mohammad Ansari Saleh, RSGM, RSJ Sambang Lihum, Dinas PUPR, serta Dinas Perkim dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Acara dibuka secara resmi oleh Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel M Yasin Toyib yang diwakili Kepala Seksi Pengawasan, Maknawaroh, didampingi Kepala Seksi Pemberdayaan, Ihsan Riskiyandi.
Dalam sambutannya, Maknawaroh menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum yang menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sektor jasa konstruksi di Banua.
“Mudah-mudahan melalui forum ini tercipta persepsi yang sama mengenai peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat jasa konstruksi dalam mendorong pertumbuhan sektor konstruksi yang berdaya saing di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan narasumber dari Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang telah berkenan hadir dan memberi kontribusi pemikiran.
Maknawaroh menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci kemajuan jasa konstruksi di daerah, termasuk pelaku usaha, asosiasi kontraktor, konsultan, dan perguruan tinggi.
“Kita perlu bersama-sama mempersiapkan badan usaha dan SDM konstruksi yang berkualitas dan kompetitif. Peran pengusaha swasta serta asosiasi kontraktor maupun konsultan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur Banua,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa forum ini merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam memastikan regulasi jasa konstruksi dapat memberi kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha.
Salah satu isu yang turut disorot adalah masalah sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi. Melalui forum ini, diharapkan lahir solusi konkret bagi peningkatan pelayanan konstruksi di Kalsel.
“Semoga forum ini memberikan hasil yang memuaskan dan dapat diterapkan di kabupaten/kota untuk mewujudkan pelayanan jasa konstruksi yang lebih baik,” pungkasnya. (adv/iniberita)
