INIBERITA.id, BARABAI – Pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Diperlukan kesamaan persepsi dan langkah konkret antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan menitikberatkan pengendalian harga pada produk-produk lokal yang terbukti menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Daerah (Setda) HST, Senin pagi (9/2/2026). Kegiatan ini menghadirkan unsur pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dalam menekan tekanan harga yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Bupati HST Samsul Rizal yang diwakili Wakil Bupati HST Gusti Rosyadi Elmi menegaskan, meski kewenangan pengendalian inflasi secara umum berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran krusial, terutama dalam mengendalikan komoditas yang bersumber dari produksi lokal.
“Inflasi ini memang porsinya besar di pusat, jujur saja. Tapi ada juga peran daerah yang sangat menentukan, terutama item-item yang menjadi penyumbang kenaikan harga,” ujar Gusti Rosyadi Elmi.
Ia menyebutkan, komoditas seperti beras, lombok, dan ikan yang sebagian besar berasal dari produksi lokal, ternyata memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) di HST.
Karena itu, pengendalian inflasi di daerah harus berbasis data dan fokus pada komoditas penyebab utama, bukan sekadar langkah seremonial.
Menurutnya, inflasi yang tinggi memiliki dampak paling berat bagi masyarakat lapisan bawah.
Kelompok miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara masyarakat rentan miskin berada dalam posisi rawan untuk jatuh ke jurang kemiskinan akibat kenaikan harga yang terus-menerus.
“Sangat penting, sangat urgen. Dampak inflasi tinggi itu sangat dirasakan oleh masyarakat Hulu Sungai Tengah yang miskin dan rentan miskin,” tegasnya.
Struktur ekonomi di Barabai dan wilayah HST secara umum masih menghadapi tantangan serius.
Sekitar 5 persen penduduk tercatat masuk kategori miskin, sementara 38 persen lainnya tergolong rentan miskin kelompok yang sewaktu-waktu dapat jatuh miskin akibat faktor tak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga kebutuhan pokok.
Secara keseluruhan, hampir separuh penduduk HST berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Tercatat sekitar 118.000 jiwa berada pada kelompok desil 1 hingga 5 yang berhak menerima berbagai bentuk bantuan pemerintah.
Sementara kelompok desil 6 ke atas memiliki daya beli lebih baik, namun tetap membutuhkan stabilitas harga agar roda ekonomi daerah tetap bergerak sehat.
Wakil Bupati menekankan bahwa tujuan utama pengendalian inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat agar kelompok rentan tidak semakin tertekan dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Karena itu, kebijakan yang diambil harus relevan dengan penyebab utama inflasi.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengambil langkah yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan di lapangan.
“Jangan melakukan langkah-langkah Jaka Sembung. Ngerti gak Jaka Sembung? Tidak ada hubungannya,” ujarnya dengan nada tegas.
Sebagai contoh, ia menilai penyelenggaraan pasar murah minyak goreng tidak akan efektif jika penyumbang utama inflasi justru berasal dari komoditas ikan atau cabai. Kebijakan semacam itu dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan inflasi.
Untuk itu, Pemkab HST diminta segera menyiapkan data yang akurat dan berkelanjutan terkait komoditas yang secara konsisten memicu kenaikan inflasi. Dengan data tersebut, intervensi bisa difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perikanan.
Ia juga menyoroti kondisi Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah surplus beras, namun harga beras di lapangan masih fluktuatif. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam, baik dari sisi distribusi, rantai pasok, hingga kemungkinan adanya faktor non-produksi yang memicu kenaikan harga.
Strategi yang dinilai lebih efektif adalah operasi pasar dan pemberian subsidi langsung pada komoditas penyumbang inflasi, bukan pasar murah yang bersifat sementara dan kurang tepat sasaran. Selain itu, tindak lanjut dari hasil rapat harus benar-benar dijalankan agar koordinasi lintas sektor tidak berhenti sebatas formalitas.
Pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah nyata untuk menstabilkan inflasi pada bulan-bulan mendatang.
Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pemantauan dan evaluasi. Tanpa tindakan konkret dan pengawasan berkelanjutan, rapat koordinasi dikhawatirkan hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Tengah.(s3/iniberita).
