INIBERITA.id, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menggelar pertemuan dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk membahas persoalan kelangkaan serta pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kalsel, Banjarbaru, itu turut dihadiri Plh Sekdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil, sejumlah pejabat utama Polda Kalsel, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani, serta Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kalsel Bondan Tri Wibowo.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab antrean panjang dan kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa daerah. Di antaranya indikasi penimbunan BBM, penyalahgunaan distribusi, hingga dugaan praktik premanisme dalam rantai penyaluran BBM.
Kapolda dan Gubernur menilai, berdasarkan kuota BBM subsidi yang tersedia, seharusnya tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang. Karena itu, sistem distribusi dan pengawasan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar penyaluran tepat sasaran.
Pihak Pertamina menjelaskan bahwa pengendalian pembelian BBM subsidi, khususnya Solar, telah menggunakan sistem QR Code yang terintegrasi dengan pembatasan volume pembelian. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan penggunaan QR Code dan kepatuhan pengguna.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur H. Muhidin meminta Pertamina memperkuat sistem pengendalian dengan mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK sehingga potensi penyalahgunaan BBM subsidi dapat diminimalkan. Ia juga meminta penjelasan rinci terkait mekanisme pengawasan barcode atau QR Code serta langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya pengaturan distribusi BBM dari depo secara lebih terkoordinasi untuk menghindari antrean panjang dan keterlambatan pasokan di berbagai wilayah.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan, di antaranya perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap penyebab kelangkaan BBM, peningkatan pengawasan terhadap dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi, serta evaluasi sistem QR Code agar lebih efektif.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, dan PT Pertamina Patra Niaga sepakat memperkuat sinergi guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. (adv/iniberita)
