INIBERITA.id, BANJARMASIN- Wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Banjarmasin ternyata tidak mengetahui, rencana proyek pembangunan jembatan apung sebesar Rp 4,5 miliar, membangun instrastruktur yang menghubungkan antara Siring Sungai Baru, dengan Siring Piere Tendean yang berlokasi dibawa Jembatan Dewi.
Menurut Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, hal tersebut tentunya menjadi catatan penting, bagi anggota dewan khususnya di Badan Anggaran (Banggar), terutama dalam hal pengawasan guna mengefesiensikan anggaran daerah.
Terlebih lagi pembangunan jembatan penghubung, dengan bahan kubus apung sepanjang 20 meter dan lebar 2 meter tersebut, dengan menelan anggaran fantastis sebesar Rp 4,5 miliar tersebut.
“Memang belum pernah diutarakan oleh Dinas terkait, seandainya ada anggarannya, berarti pihaknya kurang cermat,” ungkap Matnor Ali, kepada media. Senin (18/7/22).
Walaupun demikian ujar Politisi Partai Golkar ini, harusnya Dinas terkait yakni PUPR Banjarmasin, khususnya Bidang Sungai harusnya menyampaikan kegiatan tersebut, apalagi sifatnya bukan rutinitas. Lantas apakah boleh dibatalkan proyek itu, jika sifatnya tidak urgen?
“Kalau masuk dalam Perda APBD, tidak mesti harus dibatalkan atau digeser juga tidak, tapi harus kita pertimbangkan juga urgensinya, kalau pergeseran tidak boleh,”ujarnya.
Ditegaskan Matnot Ali, dirinya tak menampik jika proyek itu, bisa saja dibatalkan, dengan catatan ada pertimbangan dan melihat situasi dari segi positif dan negative.
“Kalau dibatalkan dengan penuh pertimbangan, harus dikaji ulang urgensinya,” tegasnya.
Karena ujarnya, rencananya pembahasan proyek jembatan apung Rp4,5 Miliar, akan kembali dibahas pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Kami akan pertanyakan kembali, karena sepengetahuan saya tidak pernah dibahas, karena mekanismenya itu disampaikan dulu baru dibahas,”ujarnya.(benk/iniberita)
