INIBERITA.id, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan pemanfaatan Tugu Nol Kilometer dan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui rapat kerja lintas sektor yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (5/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Lantai 4 Gedung A DPRD Kalsel itu menghadirkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas PUPR, Biro Umum, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bappeda, serta melibatkan lintas komisi di DPRD Kalsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Achmad Maulana mengatakan, rapat tersebut merupakan langkah strategis untuk menyatukan pembahasan lintas kewenangan, mengingat pengelolaan kedua bangunan melibatkan banyak sektor.
“Komisi III fokus pada aspek fisik dan pembangunan. Namun karena berkaitan juga dengan pengelolaan dan pemanfaatan, maka kami mengundang komisi lain agar bisa bersama-sama mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Menurutnya, meski tidak seluruh komisi dapat hadir, pembahasan tetap dilanjutkan demi mempercepat kepastian pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terlalu lama terbengkalai.
Dari hasil rapat, disepakati bahwa Tugu Nol Kilometer maupun Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada prinsipnya sudah siap difungsikan dan hanya tinggal menunggu proses peresmian.
Namun demikian, khusus untuk Tugu Nol Kilometer, masih ada beberapa opsi pengelolaan yang tengah dikaji Pemerintah Provinsi bersama DPRD. Di antaranya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun kerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme lelang.
“Kami ingin pengelolaannya berjalan optimal tanpa menimbulkan kerugian bagi daerah. Karena itu aspek keuntungan, profesionalisme, dan keberlanjutan menjadi perhatian utama,” jelas Achmad Maulana.
Sementara untuk Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, skema pengelolaannya dinilai lebih sederhana karena berorientasi pada fungsi sosial dan pelayanan ibadah masyarakat.
Biro Kesra disebut telah menyiapkan anggaran operasional, mulai dari honor imam tetap, imam Jumat, petugas kebersihan, hingga tenaga pendukung lainnya. Bahkan proses verifikasi dan validasi petugas juga telah dilakukan.
“Petugasnya sudah disiapkan. Tinggal beberapa kelengkapan seperti mimbar yang masih dalam tahap pengadaan dan ditargetkan segera tersedia,” tambahnya.
Selain itu, DPRD dan Pemprov Kalsel juga masih membahas model pengelolaan masjid yang paling ideal. Beberapa opsi yang muncul yakni pengelolaan langsung oleh Biro Kesra, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), pembentukan badan pengelola seperti Masjid Sabilal Muhtadin, hingga pola manajemen seperti yang diterapkan di Masjid Al-Jabar.
Meski masih ada beberapa penyempurnaan teknis, DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi menegaskan komitmen untuk segera meresmikan dan mengaktifkan kedua bangunan tersebut agar dapat dimanfaatkan masyarakat luas.
“Prinsipnya sudah jelas, kedua bangunan ini harus segera dibuka dan digunakan masyarakat. Kalau masih ada kekurangan, bisa disempurnakan sambil berjalan,” tegas Achmad Maulana.(sop/iniberita).
