INIBERITA.id, BANJARMASIN – Penanganan dugaan pelanggaran etik dan penyimpangan anggaran yang menyeret Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, kian menuai sorotan tajam. Badan Kehormatan (BK) DPRD dinilai lamban, tertutup, dan terkesan menunggu tekanan publik sebelum bergerak.
Ironisnya, BK baru menunjukkan langkah setelah polemik ini viral, di tengah masyarakat serta adanya laporan resmi dari Fraksi Golkar. Padahal, sebagai lembaga penjaga marwah DPRD, BK seharusnya responsif tanpa harus didorong kegaduhan publik.
Meski telah menggelar rapat internal dan mengundang Rikval untuk klarifikasi, hingga kini hasil pemeriksaan tersebut masih dirahasiakan. Sikap tertutup ini justru memperbesar tanda tanya publik terhadap keseriusan penanganan kasus.
Ketua BK DPRD Banjarmasin Tugiatno memilih irit bicara, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp. Ia menyebut pihaknya belum dapat membuka perkembangan hasil pemeriksaan kepada publik, dengan alasan terikat pedoman tata beracara.
“Belum bisa beri info yang jelas BK masih bekerja dan berpegangan pada pedoman tata beracara,” ujarnya, Rabu (6/5/2026) sore.
Namun, pernyataan tersebut tak cukup meredam kritik. Saat ditanya mengenai batas waktu penyelesaian pemeriksaan, Tugiatno justru menegaskan tidak ada tenggat yang ditetapkan.
“Tidak ada batas waktu, tapi nanti ada saja kabarnya,” katanya singkat.
Ketiadaan batas waktu ini memicu kekhawatiran publik. Proses tanpa deadline dinilai berpotensi memperpanjang polemik, bahkan membuka ruang bagi kasus ini untuk “mengendap” tanpa kejelasan akhir.
Desakan transparansi pun semakin menguat. Publik mempertanyakan komitmen BK dalam menegakkan etik, terlebih kasus ini menyangkut pucuk pimpinan DPRD.
Di sisi lain, kasus yang turut menjadi sorotan adalah penggunaan tenaga pengamanan Sekretariat Dewan untuk menjaga rumah pribadi Ketua DPRD. Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam laporan yang kini tengah diperiksa BK.
Sayangnya, setelah lebih dari dua pekan bergulir di meja BK, belum ada sinyal tegas terkait arah penanganan. Tidak ada progres signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Kondisi ini menempatkan BK pada posisi krusial antara, membuktikan independensi dan ketegasan, atau justru memperkuat stigma bahwa pengawasan internal legislatif kerap tumpul ke dalam.
Publik kini menunggu, apakah proses ini benar-benar akan bermuara pada putusan etik yang tegas, atau sekadar menjadi riak sesaat yang perlahan meredup tanpa pertanggungjawaban yang jelas.(benk/iniberita).
