INIBERITA.id, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pembubaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Banjarmasin.
Menurutnya, keberadaan PD PAL masih sangat strategis dalam mendukung sistem sanitasi perkotaan dan tidak layak untuk dibubarkan.
Pernyataan tersebut disampaikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, saat menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Jalan Pulau Laut RT 06 Nomor 12, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Dalam dialog bersama masyarakat, Faisal menilai PD PAL memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Banjarmasin. Bahkan, menurutnya, pengelolaan air limbah merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya tetap berada di bawah kendali Pemerintah Kota Banjarmasin.
“PD PAL jangan dibubarkan. Perusahaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan sanitasi. Pengelolaan air limbah merupakan kewajiban pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan lingkungan masyarakat,” tegas Faisal, kepada wartawan.Minggu (12/7/2026).
Meski demikian, Faisal berharap kehadiran jajaran direksi baru mampu membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Ia menilai pembenahan manajemen jauh lebih penting dibanding sekadar mengandalkan tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah.
Menurutnya, hingga saat ini Komisi II DPRD Kota Banjarmasin belum menyetujui usulan penyertaan modal yang diajukan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PD PAL.
“Jangan berharap hanya pada suntikan dana. Sampai hari ini Komisi II belum menyetujui penyertaan modal tersebut. Direksi baru harus mampu menunjukkan kinerja dan membuktikan bahwa perusahaan ini bisa berkembang dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki,” ujarnya.
Faisal juga menilai PD PAL masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan apabila mampu mengoptimalkan pelayanan pengelolaan air limbah di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.
Ia mempertanyakan sejauh mana cakupan layanan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang telah dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini mulai berkembang di berbagai daerah.
“Apakah seluruh kawasan di Kota Banjarmasin sudah memiliki sistem pengelolaan air limbah yang baik? Apakah dapur-dapur SPPG yang sekarang mulai bermunculan sudah memiliki IPAL sendiri? Ini harus menjadi perhatian serius direksi baru,” katanya.
Faisal menegaskan, bahwa direksi baru harus mampu menghadirkan inovasi dan langkah konkret, agar PD PAL dapat berkembang menjadi perusahaan daerah yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia pun melontarkan peringatan keras kepada jajaran direksi agar tidak hanya menjadi pengelola tanpa hasil yang jelas.
“Kalau memang tidak mampu melakukan perubahan dan membawa PD PAL menjadi lebih baik, lebih baik mundur. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kerja nyata, bukan sekadar jabatan,” pungkasnya.(benk/iniberita).
