INIBERITA.id, BANJARMASIN – Kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji subsidi 3 kilogram kembali dikeluhkan masyarakat di Kota Banjarmasin. Di sejumlah wilayah, harga gas melon bahkan dilaporkan telah menembus kisaran Rp40 ribu hingga Rp41 ribu per tabung, jauh di atas ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Banjarmasin, Gusti Yuli Rahman. Ia menilai lonjakan harga yang terjadi di tingkat pengecer tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa, karena sangat membebani masyarakat kecil yang selama ini menjadi sasaran utama penerima subsidi elpiji 3 kilogram.
Menurutnya, harga eceran yang mencapai lebih dari Rp40 ribu per tabung sudah sangat jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Dari pangkalan resmi, elpiji subsidi seharusnya disalurkan kepada masyarakat dengan harga sekitar Rp18 ribu per tabung sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika di lapangan masyarakat harus membeli hingga Rp40 ribu sampai Rp41 ribu, tentu ada persoalan serius dalam rantai distribusi. Selisih harga yang terlalu tinggi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Gusti mempertanyakan alasan kosongnya pasokan di sejumlah pangkalan yang kemudian berdampak pada melonjaknya harga di tingkat pengecer. Ia meminta dilakukan penelusuran secara menyeluruh untuk memastikan apakah kondisi tersebut benar-benar disebabkan keterbatasan pasokan atau justru ada indikasi permainan distribusi yang melibatkan oknum pangkalan dan pedagang eceran.
“Kita perlu memastikan apakah memang pasokan dari agen ke pangkalan berkurang atau justru ada dugaan elpiji subsidi dialihkan ke pihak tertentu sehingga masyarakat kesulitan mendapatkannya. Jangan sampai ada praktik yang sengaja menciptakan kelangkaan untuk mengambil keuntungan lebih besar,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini, menilai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kondisi tersebut. Tidak sedikit warga berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, hingga pedagang kecil yang bergantung pada elpiji 3 kilogram terpaksa membeli dengan harga tinggi karena kebutuhan sehari-hari.
Untuk itu, Gusti mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar turun langsung melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap distribusi elpiji subsidi di pangkalan-pangkalan resmi. Selain itu, aparat kepolisian juga diminta terlibat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran gas bersubsidi.
Pengawasan, kata dia, tidak hanya dilakukan di pangkalan resmi, tetapi juga perlu menyasar warung-warung maupun pengecer yang menjual elpiji subsidi dengan harga jauh di atas ketentuan. Langkah razia dan inspeksi mendadak dinilai penting untuk mengungkap mata rantai distribusi yang menyebabkan harga melonjak di pasaran.
“Masyarakat berhak mendapatkan elpiji subsidi dengan harga yang wajar. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Jika ada oknum yang memainkan distribusi demi keuntungan pribadi, maka harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Masyarakat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar ketersediaan elpiji 3 kilogram kembali normal dan harga di pasaran dapat terkendali, sehingga beban ekonomi warga tidak semakin bertambah.(benk/iniberita).
