INIBERITA.id, BANJARMASIN – Pemerhati Kota Banjarmasin dan advokat ini, Isai Panantulu SH MH kembali mempertanyakan kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin dalam menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri.
Sorotan tersebut muncul lantaran proses penanganan kasus yang berkaitan, dengan penggunaan tenaga pengamanan untuk menjaga rumah pribadi Ketua DPRD hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Padahal, persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik dan telah bergulir hampir dua bulan terakhir.
Menurut Isai, lambannya penanganan kasus tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan yang dilakukan BK DPRD, termasuk hasil dan tindak lanjut dari laporan maupun temuan yang telah menjadi perhatian bersama.
“Sudah hampir dua bulan masyarakat menunggu kejelasan. Namun sampai hari ini belum ada informasi yang transparan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat,” ujar Isai kepada wartawan. Selasa (9/6/2026).
Ia menegaskan, BK DPRD sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif seharusnya dapat bekerja secara profesional, objektif, dan terbuka dalam menangani setiap dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggota dewan, terlebih jika yang bersangkutan merupakan pimpinan DPRD.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD. Apabila proses penanganan berlangsung terlalu lama tanpa kejelasan, maka dapat memunculkan berbagai spekulasi yang justru merugikan citra lembaga.
“Jangan sampai masyarakat menilai ada perlakuan khusus atau upaya memperlambat proses. BK harus mampu menunjukkan bahwa semua anggota DPRD memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan dan kode etik,” tegasnya.
Isai menambahkan, masyarakat Kota Banjarmasin saat ini terus memantau perkembangan kasus tersebut. Oleh karena itu, BK DPRD diharapkan segera memberikan penjelasan resmi mengenai tahapan penanganan yang telah dilakukan agar tidak menimbulkan berbagai dugaan di tengah publik.
“Warga Banjarmasin tentu ingin melihat adanya kepastian. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada publik. Jika ada pelanggaran, maka proses sesuai aturan yang berlaku.
Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap DPRD tetap terjaga,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Badan Kehormatan DPRD Kota Banjarmasin terkait perkembangan terbaru penanganan kasus penggunaan tenaga pengamanan yang diduga digunakan untuk menjaga rumah pribadi Ketua DPRD Kota Banjarmasin tersebut.
Kasus ini sendiri menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut penggunaan fasilitas dan personel yang diduga berkaitan dengan kepentingan pribadi, sehingga publik menilai perlu adanya penjelasan yang komprehensif dan terbuka dari pihak-pihak terkait.(benk/iniberita).
