INIBERITA.id, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui penguatan peran Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKD/K). Langkah tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan di UPKD/K dan Pencegahan Stunting pada Ibu Hamil Bermasalah Gizi yang digelar di Aula Kecamatan Hantakan, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati HST, Gusti Rosyadi Elmi, yang hadir mewakili Bupati HST Samsul Rizal. Dalam sambutannya, ia menyoroti masih tingginya angka stunting yang menjadi tantangan serius bagi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten HST.
Berdasarkan data tahun 2026, dari total 13.624 balita di Kabupaten HST, sebanyak 1.810 anak atau 13,29 persen masih mengalami stunting. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sejak masa kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Angka ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara instan. Intervensi harus dimulai sejak masa kehamilan dan terus berlanjut pada periode emas pertumbuhan anak,” ujar Gusti Rosyadi Elmi.
Ia menjelaskan, persoalan stunting tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesehatan ibu hamil. Data menunjukkan dari 4.834 ibu hamil di Kabupaten HST, sebanyak 506 orang atau 10,47 persen mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), sementara 423 orang atau 8,75 persen menderita anemia.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas kelahiran bayi. Dari 1.579 kelahiran yang tercatat, sebanyak 115 bayi atau 7,29 persen lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yang menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stunting pada anak.
Selain persoalan gizi, Wakil Bupati juga menyoroti capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Dari 12 indikator pelayanan kesehatan yang menjadi target pemerintah daerah, sebanyak 10 indikator belum mencapai target hingga Triwulan I Tahun 2026.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten HST terus melakukan berbagai langkah pembenahan, mulai dari penyusunan pedoman teknis pelayanan kesehatan, penguatan legalitas kader kesehatan, penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), hingga pelatihan terpadu bagi tenaga kesehatan dan kader di seluruh wilayah.
“Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan menjadi prioritas kami. Seluruh elemen harus bergerak bersama agar pelayanan kesehatan semakin efektif dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa,” katanya.
Lebih lanjut, Gusti Rosyadi Elmi menegaskan bahwa UPKD/K harus mampu bertransformasi menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat edukasi, deteksi dini, pendampingan, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
“UPKD/K hendaknya menjadi pusat edukasi, deteksi dini, dan pendampingan bagi masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan penguatan fungsi ini, kita berharap angka stunting di Kabupaten HST dapat terus ditekan secara signifikan,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat, Pemkab HST optimistis target penurunan stunting dapat tercapai sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.(s3/iniberita).
