INIBERITA.id, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai memperkuat penyusunan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat melalui Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Pelatihan yang digelar di Banjarmasin pada 9–10 Juli 2026 itu diikuti aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran.
Sebanyak 54 peserta yang berasal dari Tim Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, operator PUG perangkat daerah dan kecamatan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengikuti kegiatan tersebut.
Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Gusti Rosyadi Elmi, mengatakan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukan hanya berkaitan dengan kepentingan perempuan, tetapi menjadi pendekatan agar setiap kebijakan pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.
“Pendekatan ini penting untuk menjawab berbagai kesenjangan yang masih terjadi di tengah masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta partisipasi politik dan sosial,” kata Gusti Rosyadi.
Menurutnya, prinsip tersebut harus diterapkan sejak tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Ia berharap peningkatan kapasitas aparatur dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, H. Nor Ilmi, mengatakan pelatihan tersebut diarahkan untuk memperkuat penerapan PPRG dalam penyusunan dokumen pembangunan daerah.
Menurut Nor Ilmi, hasil pelatihan akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga perspektif gender menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah.
“Melalui penguatan kapasitas ini, perspektif gender diharapkan semakin terintegrasi dalam setiap kebijakan strategis pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain memperkuat penyusunan program dan anggaran, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasilnya diharapkan mendukung peningkatan penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif. (s3/iniberita).
