Rakor Inflasi, Mendagri Minta Gubernur Terus Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota

oleh -308 Dilihat
Teks foto. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira.

INIBERITA.id, BANAJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin, melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira, mengikuti Rapat Koordinasi terkait Pengendalian Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Command Centre Setdaprov Kalsel, Senin (27/2/23).

Dalam rakor yang digelar dua Minggu sekali tersebut, Mendagri Tito Karvavian meminta, agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah, dapat melakukan rapat koordinasi, terkait pengendalian inflasi.

Menurut Mendagri, beberapa kali turun dirapat koordinasi di provinsi, dirinya menemukan ada provinsi yg belum ada rapat, dengan kabupaten/kota tentang inflasi ini.

“Gubernur dapat sekiranya menggelar rapat koordinasi terkait inflasi ini bersama TPID, Forkopimda, Satgas Pangan serta Bupati Walikota sebulan sekali misalnya,”ungkap Mendagri.

Mendagri juga mengimbau ujarnya, kepada Pemerintah Provinsi untuk membantu daerah yang angka inflasinya tinggi, karena provinsi memiliki kemampuan instrumen untuk membantu terutama, dalam hal keuangan dan kewenangan.

“Sedangkan untuk yang rendah angka inflasinya, mungkin bisa diberi reward oleh provinsi tiap bulan atau tiga bulan sekali agar daerah yang mampu mengendalikan inflasi sehingga ada iklim kompotitif ditingkat provinsi,” ujarnya.

Baca Juga :   Paripurna Raperda APBD 2025, Gubernur Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kalsel

Masalah inflasi tambah Tito, menjadi atensi Presiden dan meminta untuk lanjutkan rakor seperti ini, karena sangat bermanfaat dan secara umum yang perlu diwaspadai tetap pada maslaah beras, cabe merah , bawang merah, minyak goreng dan ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan seperti telur ayam ras, daging ayam ras, bawang putih dan ikan kembung.

“Untuk itu setiap daerah agar dapat mengindentifikasi permasalahan masing-masing terutama untuk barang-barang yang mudah berubah harganya karena mekanisme pasar,” tambahnya.

Mendagri juga berharap, ditegaskannya, gerakan menanam tetap dilakukan dan pendistribusi an bahan pokok, dapat dilakukan sesuai target dan tepat sasaran

“Ini adalah pekerjaan kita semua, tanggungjawab, dan amanah kita kepada rakyat karena inflasi menyangkut perut rakyat yang paling mendasar sekali,” tegasnyanya.

Adapun berdasarkan data BPS Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi diluar pulau Sumatera dan Jawa, Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tapin berpotensi alami kenaikan untuk komoditas beras.

Selain itu Kabupaten Tapin masuk dalam 10 besar IPH Tertinggi 4,93 persen untuk komoditas beras, minyak goreng dan ayam ras. (adpim/iniberita)

No More Posts Available.

No more pages to load.