INIBERITA.id, BANJARMASIN – Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin HR, sepertinya tak bisa menahan kesabarannya alias geram, setelah mengetahui Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih Yudha Achmady mangkir, dari pemanggilan rapat dengar pendapat lintas komisi, masalah krisis air bersih saat ini dikeluhkan masyarakat.
Untuk memenuhi pemanggilan tersebut, pihak PDAM mengutus Direktur Operasional Supian dan dua orang SM yaitu, Walino SM Produksi dan Syahrani selaku SM Pemasaran.
Namun, mangkirnya rapat dengar pendapat lintas komisi tersebut, bukan saja Dirut PDAM Bandarmasih Yudha Achmady, tetapi pihak anggota komisi II DPRD Kota Banjarmasin pun ada yang mangkir, antara lain Hari Kartono (F-Gerindra), Achmad Rudiani(F-Golkar), Muhammad Natsir (F-PDI Perjuangan ) dan terakhir Abdul Gais (F-Demokrat).
Sedangkan anggota komisi II yang ada kepedulian, dari kesulitan rakyat adalah Wakil ketua Tugiatno (F-PDIP), Awan Subarkah (F-PKS), Bambang Yanto Permono (F-Demokrat), Hj Rinda Herliani (F- PAN), Siti Rahimah (F-Gerindra), Noorlatifah (F-Golkar), Zainal A Husin dan Zainal Hakim (F-PKB), Mira Farialini (F-PAN) serta Yunan Candra (F-Pembangunan Bintang Restorasi). Selanjutnya, anggota komisi IV yang ikut rapat yaitu, H Sukhrowardi (F-Golkar) dan Mathari (F-PKS) dan Komisi I Deddy Sophian (F-PKB).
Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin HR, saat memimpin rapat menegaskan, benarnya persoalan ini harusnya bisa dihadiri Dirut PDAM sendiri, sebab pertemuan ini, bukan mencari kesalahan, justru DPRD ingin mengetahui apa permasalahannya, dihadapi Perseroda Air Minum Bandarmasih, sehingga persoalan ini tak lagi kembali terulang.
“Padahal krisis air bersih ini lagi viral, kalau diundang harusnya hadir, sehingga kawan-kawan di dewan bisa mencarikan solusi apa yang menjadi kendala selama ini,” tegasnya. Kamis (19/5/22)
Ketua Partai Gerindra ini mengatakan, keluhan macetnya air ledeng sebenarnya bukan permasalahan baru, bahkan tidak hanya terjadi, di Tanjung Berkat saja, tapi juga sejumlah kawasan lainnya di Banjarmasin. Mayoritas di wilayah Banjarmasin Barat. Seperti di Kuin Cerucuk, apakah pipanisasi atau ada masalah teknis lain.
Kendati demikian, pihaknya sebelumnya juga sudah berkomunikas, dengan pihak Perusahaan air bersih, ternyata belum maksimal juga, sehingga timbul penilaian negatif atas kinerja PDAM.
“Karena permasalahan krisisnya air bersih ini, kalau tidak cepat diatasi, tentunya masyarakat sendiri yang sangat dirugikan,”katanya.
Selanjutnya, Direktur Operasional PDAM Supian menjelaskan, pimpinannya berhalangan hadir, lantaran ada pertemuan, dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin., membahas tentang perubahan status PDAM, menjadi perusahaan daerah (Perseroda).
Pasca disahkannya Peraturan Daerah (Perda) perubahan status. Namun itu belum sah, masih perlu ada pembahasan anggaran dasar rumah tangga (AD ART) yang kemudian, bakal di serahkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
“Jadi Dirut ada rapat dengan Pemko dan Pemprov membahas anggaran dasar rumah tangga, kalau ada rekomendasi dari Kemenkumham, baru PDAM disebut Perseroda,” jelasnya(benk/iniberita).
