INIBERITA.id, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) Tahun 2026, Senin (18/5/2026), di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, sebagai langkah memperkuat transformasi layanan bantuan sosial berbasis digital agar lebih tepat sasaran, transparan, dan terintegrasi.
Dalam sambutannya, Yamin menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar pembaruan sistem administrasi, melainkan strategi penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
“Kita ingin mendorong penguatan ekosistem digital dengan pelibatan lintas sektor agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Yamin juga memberi peringatan kepada seluruh stakeholder perlindungan sosial agar tidak bekerja secara ego sektoral. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi perlinsos sangat bergantung pada keterbukaan data dan sinergi antarinstansi.
“Ini sangat penting untuk memastikan kemaslahatan warga dapat terdata secara cepat dan tepat sasaran. Kita harap hal ini bisa mendorong upaya yang lebih maksimal dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah, mengungkapkan bahwa sistem perlindungan sosial yang masih berjalan secara manual selama ini memiliki banyak kelemahan, mulai dari potensi data ganda, ketidaktepatan sasaran, hingga keterlambatan penyaluran bantuan.
Menurutnya, melalui sistem digital yang terintegrasi, seluruh program bantuan sosial seperti PKH, BSU, bantuan pangan, hingga bantuan sosial tunai nantinya akan berada dalam satu ekosistem data yang dapat dipantau secara real time.
“Dengan sistem digital, pengawasan penyaluran bantuan akan lebih mudah, cepat, dan transparan sehingga meminimalisasi kesalahan data maupun penerima,” jelas Jefrie.
Ia berharap ke depan peta kemiskinan serta distribusi bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat semakin akurat, terbuka, dan berkeadilan sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.(silvi/iniberita).
