INIBERITA.id, BANJARMASIN – Terungkapnya dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka menjadi sorotan berbagai kalangan. Kasus tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada pengungkapan di tingkat pusat semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan pengawasan dan penyelidikan di daerah-daerah yang menjadi pelaksana program.
Advokat dan pemerhati Kota Banjarmasin, Isai Panantulu SH MH, menegaskan bahwa aparat penegak hukum di daerah, khususnya kejaksaan, perlu mengambil langkah proaktif untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama yang berkaitan dengan pihak penyedia makanan dan penggunaan anggaran.
Menurut Isai, dugaan penyimpangan yang terjadi di tingkat pusat berpotensi memiliki pola yang sama di daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kualitas makanan, kesesuaian anggaran, hingga mekanisme pengadaan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tujuan program pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah tidak terciderai oleh praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.
“Ketika di pusat sudah terungkap adanya dugaan korupsi dan bahkan ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, maka aparat penegak hukum di daerah tidak boleh tinggal diam. Kejaksaan di daerah perlu melakukan penyelidikan terhadap para penyedia makanan MBG untuk memastikan tidak ada praktik yang sama terjadi di daerah,” ujar Isai.
Ia menilai, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah dugaan pengurangan porsi menu dan kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa penerima manfaat. Menurutnya, jika anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya, maka dampak pertama yang dirasakan adalah menurunnya kualitas makanan yang diterima anak-anak sekolah.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi standar gizi anak-anak justru berkurang di tengah jalan. Akibatnya, menu yang disajikan tidak sesuai standar, kualitas makanan menurun, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi para siswa,” katanya.
Isai mengungkapkan, dalam beberapa kesempatan muncul berbagai keluhan terkait menu MBG yang dianggap kurang layak, baik dari sisi kualitas bahan makanan maupun penyajiannya. Bahkan, menurutnya, terdapat laporan mengenai sejumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program tersebut.
Kondisi itu, lanjutnya, harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Sebab, program yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Program MBG ini sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, pengurangan menu, atau bahkan dugaan mark-up anggaran, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak yang menjadi sasaran program,” tegasnya.
Isai juga meminta pemerintah daerah untuk tidak menunggu adanya laporan masyarakat sebelum melakukan pengawasan. Menurutnya, audit internal dan pemeriksaan berkala terhadap penyedia makanan perlu dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia mendorong kejaksaan, inspektorat, dan lembaga pengawas lainnya untuk berkolaborasi melakukan monitoring terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, penyusunan menu, distribusi, hingga penyajian kepada siswa.
“Jangan sampai kasus yang terjadi di pusat menjadi gambaran bahwa ada potensi masalah yang lebih luas di daerah. Karena itu perlu langkah cepat, investigasi, dan pengawasan ketat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta terhindar dari praktik korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, transparansi penggunaan anggaran menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. Seluruh pihak yang terlibat harus membuka ruang pengawasan kepada masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan awal pemerintah.
Dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi MBG di tingkat nasional, Isai berharap aparat penegak hukum daerah tidak ragu melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas akan menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
“Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari praktik korupsi. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk program gizi harus sampai kepada mereka dalam bentuk makanan yang berkualitas, sehat, dan layak konsumsi,” pungkasnya.(benk/iniberita).
