INIBERITA.id, BANJARMASIN – Permasalahan di sektor pendidikan kembali mencuat dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Banjarmasin. Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan adalah masih banyaknya kepala sekolah yang berstatus Pelaksana Tugas (PLT), yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas manajemen pendidikan.
Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menegaskan, bahwa kondisi tersebut telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mengaku telah memberikan arahan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan agar persoalan ini segera ditindaklanjuti secara konkret dan terukur.
“Kami sudah sampaikan dan arahkan kepada Kepala Dinas terkait kondisi ini. Tidak hanya kepala sekolah, tetapi juga aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan harus menjadi perhatian,” ujarnya. Rabu (22/4/2026).
Menurut Yamin, keberadaan kepala sekolah berstatus PLT tidak bisa dilihat sebagai persoalan tunggal. Ia menilai, terdapat sejumlah faktor lain yang saling berkaitan dan turut memengaruhi kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin, mulai dari aspek kepemimpinan, tata kelola sekolah, hingga ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) yang masih perlu pembenahan.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya pembaruan serta validitas data pendidikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran serta responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
“Data Dapodik juga harus kita perbaiki. Ini penting agar perencanaan dan kebijakan pendidikan bisa lebih efektif dan sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Evaluasi LKPJ ini diharapkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh di sektor pendidikan. Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan penataan kepemimpinan sekolah dapat segera dilakukan secara definitif, disertai peningkatan kualitas sarana prasarana serta penguatan sistem data pendidikan.
Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Banjarmasin dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan, seiring dengan upaya menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih profesional dan akuntabel.(benk/iniberita).
