INIBERITA.id, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin memaparkan, langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Rakorsus bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago.
Dalam paparannya, Muhidin menyebut Kalimantan Selatan memiliki karakteristik lahan rawa dan gambut yang rentan terbakar, terutama saat musim kemarau panjang dan aktivitas pembukaan lahan. Berdasarkan data historis, karhutla di Kalsel terjadi dalam siklus lima tahunan, yakni pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan 2.799 kejadian karhutla dan luas lahan terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
Data SIPONGI periode 1 Mei–17 Juni 2026 mencatat 492 titik panas (hotspot) di Kalsel dengan delapan kejadian kebakaran yang membakar lahan seluas 33,52 hektare. Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, sedangkan Kabupaten Banjar mencatat luasan lahan terbakar terbesar mencapai 27,8 hektare.
“Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, hotspot naik menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026,” ujar Muhidin.
Pemprov Kalsel telah menetapkan tiga wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni kawasan Ring I Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, wilayah utara, serta kawasan Pegunungan Meratus. Berbagai langkah mitigasi juga dilakukan melalui penerbitan surat edaran kesiapsiagaan, pemetaan wilayah rawan, sosialisasi, simulasi, pembangunan embung dan kanal, hingga patroli rutin.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Kalsel menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman, 3.000 personel pendukung, ratusan personel patroli, serta ratusan unit kendaraan operasional dan mesin pompa air.
Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla memiliki dampak besar terhadap ketahanan nasional, ekonomi, dan hubungan diplomatik. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan seluruh pihak agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih kering akibat fenomena El Nino 2026–2027.
Pemerintah pusat bersama daerah juga telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 untuk memperkuat deteksi dini, patroli pencegahan, operasi modifikasi cuaca, pemadaman darat dan udara, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. (adv/iniberita)
