INIBERITA.id, BANJARMASIN – Sorotan keras terhadap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin mencuat, dalam rangka peringati hari buruh tersebut, para mahasiswa yang tergabung, dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin, lakukan audiensi dengan DPRD Kota Banjarmasin. Jumat (1/5/2026).
Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin periode 2025–2026 Eldi Bajaosa, secara tegas mengungkapkan masih adanya pekerja yang tidak menerima hak sesuai ketentuan, mulai dari upah minimum hingga jaminan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Eldi menegaskan bahwa realitas di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan yang diduga tidak menjalankan kewajiban, sebagaimana diatur pemerintah. Ia menyebut, sejumlah pekerja bahkan belum menerima upah sesuai standar minimum yang telah ditetapkan, serta tidak mendapatkan perlindungan dasar seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami menemukan fakta bahwa masih ada pekerja yang tidak menerima upah sebagaimana mestinya. Ini menjadi penegasan bagi DPRD Kota Banjarmasin agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan. Jangan sampai pelanggaran ini terus terjadi tanpa tindakan tegas,” ujarnya.
Eldi juga menyoroti lemahnya penegakan aturan yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan pekerja. Ia meminta adanya langkah konkret dari DPRD maupun Dinas Ketenagakerjaan untuk turun langsung ke lapangan, melakukan inspeksi, serta memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi.
Menurutnya, hak-hak dasar pekerja seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan upah layak bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan dan menurunnya kualitas hidup para buruh.
“Jangan sampai hak-hak pekerja diabaikan. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal kemanusiaan. Pemerintah daerah harus hadir dan memastikan perusahaan mematuhi aturan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini menyatakan, bahwa aspirasi yang disampaikan oleh HMI merupakan masukan penting, terutama dalam momentum peringatan Hari Buruh. Ia menilai, kondisi pekerja di Banjarmasin memang perlu mendapatkan perhatian serius agar ke depan bisa lebih baik.
“Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa, khususnya Ketua HMI Cabang Banjarmasin, adalah masukan yang sangat positif. Ini menjadi bahan bagi kami untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD,” katanya.
Isnaini menambahkan, DPRD akan menyampaikan hasil audiensi tersebut kepada dinas terkait, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, agar dapat segera melakukan langkah konkret di lapangan. Ia menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan serta penegakan aturan secara tegas.
Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan harus lebih proaktif dan tidak boleh lengah dalam menjalankan tugasnya. Setiap pelanggaran ketenagakerjaan harus segera ditindak tanpa kompromi.
“Kami tidak ingin Dinas Ketenagakerjaan terkesan ‘buta dan tuli’ terhadap pelanggaran yang terjadi. Jika ada perusahaan yang melanggar, harus segera ada tindakan. Ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi hak-hak pekerja,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan di Banjarmasin masih menyisakan pekerjaan rumah yang serius. DPRD dan pemerintah daerah kini dituntut untuk tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga membuktikan komitmen melalui tindakan nyata demi memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja. (benk/iniberita)
