Inspektorat HST Perkuat Evaluasi Manajemen Risiko Daerah

oleh -1241 Dilihat
Teks foto.Bupati HST, Samsul Rizal membuka Bimtek Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

INIBERITA.id, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis risiko melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah. Kegiatan ini digelar di Hotel Rodhita Banjarbaru, Senin, (20/4/2026).

Bupati HST, Samsul Rizal, menegaskan bahwa manajemen risiko sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Menurutnya, bimtek ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ia menjelaskan, evaluasi manajemen risiko harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengendalikan risiko. Hal ini penting agar perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, pemerintah daerah dapat lebih cepat mengantisipasi berbagai potensi hambatan. Sehingga, program dan kegiatan bisa berjalan lebih tepat sasaran.

Namun, Bupati juga mengakui masih ada tantangan, seperti perbedaan pemahaman, kualitas dokumen yang belum maksimal, serta keterbatasan kemampuan dalam melakukan evaluasi.

Melalui kegiatan ini, para evaluator Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, terutama dalam memahami metode evaluasi dan menyusun laporan yang berkualitas.

Ia juga menekankan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam memperbaiki tata kelola di setiap perangkat daerah.

“Melalui bimtek ini, diharapkan ada kesamaan pemahaman, peningkatan kualitas evaluasi, serta lahirnya rekomendasi yang bermanfaat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan penguatan manajemen risiko dan peningkatan SPIP, Pemkab HST optimistis mampu mewujudkan pengawasan yang profesional serta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (s3/iniberita).