INIBERITA.id, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin memberikan perhatian serius terhadap rendahnya realisasi anggaran sejumlah proyek strategis daerah tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, serapan anggaran proyek-proyek prioritas tersebut masih berada di kisaran 5 persen karena sebagian besar kegiatan baru memasuki tahap persiapan kontrak.
Kondisi ini dinilai perlu mendapat pengawasan ketat mengingat waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas. DPRD pun memastikan akan meningkatkan fungsi pengawasan melalui evaluasi berkala dan inspeksi langsung ke lapangan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, HM Ridho, menegaskan pihaknya tidak ingin proyek-proyek strategis yang telah direncanakan dengan anggaran besar mengalami keterlambatan hingga berpotensi mengganggu penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun.
“Kami akan melakukan evaluasi kembali dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh proyek strategis daerah berjalan sesuai rencana serta dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Ridho usai rapat kerja bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, pada tahun 2026 terdapat enam proyek strategis daerah yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin. Tiga proyek berada pada sektor jalan dan jembatan, sementara tiga lainnya berada di bidang cipta karya.
Dari seluruh proyek tersebut, pembangunan Jembatan Gabruk-Jamjam menjadi perhatian utama Komisi III DPRD. Selain memiliki nilai investasi yang cukup besar, proyek tersebut juga dinilai memiliki tingkat kompleksitas pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan proyek lainnya.
“Sebenarnya untuk proyek rekonstruksi jalan relatif tidak terlalu mengkhawatirkan karena masa pengerjaannya sekitar tiga bulan. Yang menjadi perhatian kami adalah pembangunan Jembatan Gabruk-Jamjam karena membutuhkan pengawasan lebih intensif,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, proyek jembatan dengan nilai anggaran sekitar Rp14 miliar tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung mobilitas masyarakat. Karena itu, DPRD tidak ingin proyek tersebut mengalami hambatan yang berujung pada keterlambatan penyelesaian.
Komisi III juga mengingatkan Dinas PUPR maupun kontraktor pelaksana agar memaksimalkan waktu yang tersedia dan mempercepat tahapan pekerjaan setelah proses kontrak rampung.
“Mengingat kondisi APBD yang terbatas, setiap proyek strategis harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu kami akan lebih sering turun ke lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, kualitas, dan jadwal yang telah ditentukan,” tegas Ridho.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Ir Candra Riandhy Wijaya, memastikan seluruh proyek strategis yang telah diprogramkan pada tahun ini tetap berjalan sesuai target dan jadwal yang telah disusun.
Ia menjelaskan, enam kegiatan strategis yang menjadi prioritas meliputi pembangunan fasilitas kawasan Jam-Jam, dua paket penanganan jalan, pembangunan infrastruktur di kawasan Balai Jebat Kiri, pembangunan Gedung Kelurahan Sungai Baru, serta pembangunan tiga unit rumah pompa.
Menurut Candra, sebagian kegiatan saat ini telah memasuki tahap kontrak dan ditargetkan mulai dikerjakan dalam waktu dekat.
“Beberapa kegiatan sudah memasuki tahap kontrak pada bulan ini. Untuk proyek di kawasan Jam-Jam, proses kontrak ditargetkan selesai pada pertengahan bulan sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh proyek strategis ditargetkan rampung paling lambat awal Desember 2026. Oleh karena itu, percepatan proses administrasi dan penandatanganan kontrak menjadi faktor penting agar waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Target kami seluruh pekerjaan selesai paling lambat awal Desember. Dengan kontrak yang ditandatangani pertengahan bulan ini, pelaksana masih memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal sebelum akhir tahun anggaran,” pungkasnya.
Komisi III DPRD Kota Banjarmasin berharap sinergi antara pemerintah daerah, Dinas PUPR, dan pihak kontraktor dapat memastikan seluruh proyek strategis berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Banjarmasin.(benk/iniberita).
